Kemudian, pada 1984, ada 107 tewas, dan pada 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas karena ditembak.
Bagaimana peristiwa ini bermula?
Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia kala itu, Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani atau akrab dipanggil Benny Moerdani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini sebagai perkelahian antargeng.
Dia tak mengakui bahwa ada tangan tentara dan polisi dalam aksi menumpas para preman jalanan itu.
"Sejauh ini belum pernah ada perintah tembak di tempat bagi penjahat yang ditangkap," kata Benny, seperti dikutip dari buku Benny Moerdani Yang Belum Terungkap.
Namun, belakangan, diakui ada campur tangan pemerintah di balik Petrus. Presiden kedua Soeharto dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, menyatakan Petrus ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada penjahat.
"Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak," ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.
Namun karena mendapat tekanan internasional, pada 1985, Petrus diakhiri.
Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM yang dirilis pada 2012 silam, para pelaku Petrus terdiri dari aparat militer dan sipil.
Aparat militer seperti Koramil, Kodim, Kodam/Laksusda dan Garnizun. Mereka adalah pelaku yang melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia (Pangkopkamtib).
Lembaga tersebut, menurut Ketua Tim Penyelidikan Yosep Stanley Adi Prasetyo, berada di bawah komando dan pengendalian presiden.