GridHot.ID - Innalillahi wa innailaihi rojiun.
Kabar duka datang dari dunia politik.
Mantan politikus senior Gerindra, M Taufik, meninggal dunia di RS Siloam, Rabu (3/5/2023).
Melansir tribunjakarta.com, kerabat mendiang M Taufik, Ahmad Sulhi, merasa kehilangan dengan sosok politikus Partai Gerindra tersebut.
Diketahui, M Taufik, yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut meninggal dunia pada Rabu (3/5/2023) malam di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meninggal dunia pada Rabu (3/5/2023) malam di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan.
Kondisi kesehatan Taufik menurun pada sore hari sebelum akhirnya dinyatakan meninggal sekitar jam 21.40 WIB.
“Iya betul Pak Taufik meninggal di RS Siloam Semanggi jam 21.40, kondisinya sempat kritis pas jam 5-an sore,” ujar Sulhi, Rabu malam, seperti dikutip dari Warta Kota.
Taufik menderita kanker tulang dan sempat menjalani pengobatan di Singapura.
Beberapa bulan terakhir, Taufik kembali ke Indonesia untuk menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta.
Jenazah Taufik akan dibawa ke rumah duka di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, lalu kemudian dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat.
Taufik merupakan mantan politisi kawakan dari Partai Gerindra.
Sebelumnya, Taufik pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari tahun 2019-2022. Pada 2 Juni 2022, Taufik mengundurkan diri dari partai dan jabatannya di DPRD DKI.
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta saat itu, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa Taufik mundur karena ingin fokus untuk penyembuhannya.
"Kami baru terima surat dari Pak Taufik bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari Partai Gerindra dan juga dari anggota DPRD (DKI) karena beliau ini memerlukan waktu untuk perawatan," kata Riza, Kamis (6/10/2022).
Mengutip wartakotalive.com, sosok M Taufik sudah malang melintang di dunia politik sejak 1990-an.
Dikutip dari Kompas.com sebelum berlabuh dan berkiprah selama 14 tahun di Partai Gerindra, dia pernah menjadi anggota Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 1998-1999.
Taufik sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 2003. Saat masih menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.
Ia kemudian divonis selama 18 bulan pada 27 April 2004 karena menyebabkan kerugian negara senilai Rp 488 juta.
Taufik kemudian bergabung dengan Partai Gerindra sejak partai itu berdiri pada 2008. Sejak itu karier politik Taufik melesat.
Dia turut andil dalam pendirian Partai Gerindra di DKI Jakarta.
Ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta hingga 2020 dan digantikan dengan Ahmad Riza Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Selama menjadi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Taufik dinilai bertangan dingin dan mempunyai sederet prestasi.
Contohnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, Taufik berhasil turut memenangkan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).
Sedangkan pada 2017, Taufik yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta berhasil membawa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, Taufik juga dinilai berhasil menggenjot perolehan suara dan jumlah kursi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Lantas dia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI 2014-2019 dan kemudian dilanjutkan pada periode 2019.
Posisi Taufik di Gerindra mulai terganggu setelah dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta pada April 2022 lalu.
Gerindra menyebut bahwa posisi Taufik digantikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mulyani
Menurut Taufik, keputusan pencopotan dirinya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta akibat konflik internal.
Salah satunya diduga karena dia sempat mendoakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia, saat menghadiri pelantikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya pada 6 Februari 2022 lalu.
"Masa doa saja enggak boleh," kata Taufik saat itu kepada awak media.
Padahal, Partai Gerindra secara bulat akan mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden-wakil presiden 2024 mendatang.
Taufik telah mengutarakan dia sudah mantap untuk hengkang dari Partai Gerindra, salah satu alasannya karena ia merasa tidak nyaman terhadap beberapa orang di partai tersebut.
"Di sudut lain ada sikap yang buat saya enggak nyaman. Kalau saya duduk terus di situ sayanya enggak nyaman sayanya enggak produktif. Sayang dong. Ngapain. Jadi beban malah nanti," kata Taufik dikutip dari acara Gaspol! yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Selasa (31/5/2022).
Selain kasus korupsi Pemilu, Taufik sempat terseret kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Pada Februari lalu, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pernyataan mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan yang menyebut ada arahan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik dalam pembelian tanah Munjul.
Tuduhan ini dibantah oleh Taufik dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).
Setelah keluar dari Gerindra, Taufik berencana untuk pindah ke partai yang dinilai memiliki aliran nasionalis, seperti Partai Nasdem.
Salah satu alasannya karena Nasdem memiliki arah untuk mendukung Anies maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. "Kebetulan saya melihatnya dekat nih untuk di 2024 ke Anies.
Ini agak sejalan dengan pikiran saya. Saya tadi mendoakan Anies," ujarnya
Berikut ini pengalaman organisasi Muhammad Taufik:
- Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia;
- Ketua SPSI Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bergabung dengan Partai Golkar;
- Bergabung dengan PKP;
- Bergabung dengan Partai Gerindra;
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta;
- Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya;
- Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jayabaya;
- Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) DKI Jakarta;
- Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ).(*)