GridHot.ID - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 akan segera dibuka.
Pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 dibuka mulai September 2023.
Dikutip dari TribunTimur, tahun ini, pemerintah membuka pendaftaran CPNS-PPPK untuk 1.030.751 formasi.
Jumlah ini tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Formasi yang disediakan juga mengakomodir tenaga honorer menjadi PPPK.
Tak tangung-tanggung, pemerintah mengkhususkan 80 persen untuk PPPK.
Disaat rekrutmen PPPK akan dibuka, beberapa guru di Tegal Raya ini justru bernasib miris.
Ya, sejumlah 20 guru SMA dan SMK di Tegal Raya, mengadukan belum jelasnya penempatan guru lolos passing grade/prioritas pertama (P1) kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, Jumat (28/7/2023).
Mereka mewakili Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah.
Perwakilan guru, Jamjuri mengatakan, ada sebanyak 5601 guru yang lolos passing grade tetapi belum jelas penempatannya di wilayah Jawa Tengah.
Sedangkan saat ini, ada wacana pemerintah untuk membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Baca Juga: Nilai Ambang Batas Sudah Ditentukan, Ini 5 Tips Lolos Seleksi PPPK dan CPNS 2023
Kondisi tersebut tentu membuat ribuan guru merasa resah dan galau.
"Kami semua galau Pak Fikri, semakin resah dengan rencana pemerintah akan membuka PPPK paruh waktu.
Sedangkan nasib kami belum jelas," katanya.
Dikutip dari TribunPantura, menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai, sejak awal memang sudah terlihat tidak ada koordinasi yang jelas dari Kemendikbudristek RI dengan pemerintah daerah.
Terutama dalam penentuan formasi yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia mengajak, FGPPNS bersama-sama untuk terus mengawal proses penuntasan P1/PG.
Pada kesempatan itu, ia pun secara langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Uswatun Khasanah, untuk menginformasikan berbagai tuntutan perwakilan FGPPNS.
Sekaligus mengonfirmasikan jumlah formasi dan rencana skema penuntasan guru yang telah lulus passing grade.
"Kami di Komisi X DPR RI akan terus menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi terkait skema penuntasan P1/PG di tingkat SMA/SMK."
"Apresiasi ini juga akan disampaikan kembali dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI pada masa sidang yang akan datang," ungkapnya.
Baca Juga: Nilai Ambang Batas Sudah Ditentukan, Ini 5 Tips Lolos Seleksi PPPK dan CPNS 2023
(*)