“Karena mereka tidak melihat masa depan (keluarga) mereka di kamp – pelanggaran hukum, ketidakamanan, kurangnya pendidikan,” kata Lewa.
“Tetapi di antara berbagai alasan orang meninggalkan kamp, kami mendengar alasan nomor satu adalah pengurangan makanan,” paparnya.
Sementara itu, jauh lebih banyak kapal, sekitar 60 persen, yang berangkat ke Indonesia dibandingkan tahun 2022 yang hanya 22 persen, menurut data UNHCR.
Baloch dan Lewa mengatakan hal ini karena pada dasarnya saat ini hanya negara di sepanjang rute perjalanan mereka yang masih bersedia menerima mereka.
Keputusan presiden tahun 2016 di Indonesia memerintahkan pihak berwenang untuk membantu kapal mana pun yang mengalami kesulitan di perairan negara tersebut dan membiarkan mereka mendarat.
Meski begitu, hal itu mungkin mulai berubah.
Salah satu perahu yang mencapai darat Aceh bulan lalu dilaporkan didorong kembali ke laut sebanyak dua kali sebelum akhirnya mendarat pada percobaan ketiga.
Hamid, dari Amnesty International, menyalahkan perubahan sikap ini karena kegagalan pemerintah pusat dalam mengantisipasi, dan membantu pemerintah daerah di Aceh dalam mempersiapkan diri menghadapi masuknya pengungsi.
Dia mengatakan penuntutan terhadap beberapa penduduk setempat sebagai penyelundup manusia karena pernah membantu pengungsi di darat di masa lalu juga berperan dalam hal ini.
Meski begitu, ia dan yang lainnya mengatakan bahwa masyarakat pesisir di bagian barat Aceh sebagian besar telah mengakomodasi para pengungsi sebaik mungkin.
UNHCR menghitung 348 orang tewas atau hilang di antara mereka yang berangkat pada tahun 2022 dan 225 orang pada tahun ini.
“Tahun lalu kami melihat konsekuensi dari tidak adanya pelabuhan atau tempat yang aman untuk turun kapal,” kata Baloch.
“Orang-orang ini berisiko kehilangan nyawa mereka,” pungkasnya.
(*)