Jeffrey dengan tegas juga menolak segala pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambon.
"Dari Juru Bicara Komnas TPNPB, saudara Sebby Sambon yang menyatakan bahwa telah melakukan proposal untuk mengembalikan penyanderaan dan juga dengan komentar-komentar bahwa penyanderaan tidak akan mewujudkan Papua merdeka dan segala macam, kami selalu Ketua Organisasi Papua Merdeka menyampaikan bahwa kami membatah semua pernyataan-pernyataan itu," tegasnya.
"Proposal saudara Sebby Sambon harus disetop. Tidak boleh melakukan proposal, itu bukan aturan dalam Organisasi Papua Merdeka. Seorang Juru Bicara tidak punya hak intervensi terhadap Panglima Egianus Kogoya dan Ketua OPM," sambungnya.
Jeffrey mengaku pihaknya mendukung penuh sikap yang diambil Egianus Kogoya yang masih melakukan penyanderaan terhadap Pilot Susi Air tersebut.
"Kami sebagai ketua organisasi mendukung sepenuhnya pernyataan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya dan pasukan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma bahwa penyanderaan itu kami tidak akan pernah lepaskan, sampai dengan Indonesia membuka diri unruk melakukan negosiasi internasional," pungkasnya.
Sementara itu dikutip Gridhot dari Tribun Papua, dubes Selandia Baru berusaha menyerahkan seluruh operasi pembebasan ini para pemerintah Indonesia.
Pangkogabwilhan III, Letnan Jenderal TNI Richard TH Tampubolon mendapat kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Selandia Baru, Kevin Jeffery Burnet di Timika, Selasa (6/2/2024).
Kevin Jeffery Burnet menyampaikan, maksud kedatangannya dalam rangka membahas tentang perkembangan pembebasan sandera pilot Pesawat Susi Air, Kapten Philip Marks Methrtens yang sudah setahun disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga.
Upaya Pembebasan sandera saat ini terus dilakukan dengan mengedepankan soft approach merupakan harapan dari pemerintah Selandia Baru.
"Dubes Selandia Baru menegaskan bahwa, pemerintah Selandia Baru menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia," kata Kevin Jeffery Burnet.
Dubes Selandia Baru juga menyampaikan pesan khusus bahwa pihaknya mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tanah Papua," ucapnya.