KKB Papua: Tuan Presiden Republik Indonesia, Perang Tidak Akan Berhenti

Baca Juga : Istri Korban Pembantaian Papua Ungkap Percakapan Terakhirnya dengan sang Suami, Sempat Melarang Ikut ke Nduga

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

Kompas TV

Anggota TNI yang diterjunkan untuk evakuasi pekerja PT Istaka Karya di Papua

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.

Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua.

Baca Juga : Tak Mudah, Suhu Rendah dan Dataran Tinggi Jadi Kendala Pencarian 5 Korban Penembakan KKB di Papua yang Masih Hilang

Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur.

Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme.

Bahkan, kata Kalla, saat ini pemerintah yang sedang membangun jalan Trans Papua demi kemajuan masyarakat di sana justru dipandang negatif oleh kelompok separatis.

Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua.