Antara lain dia membebaskan para tahanan politik, mencabut larangan keberadaan partai politik, dan menuntut pejabat yang ditudah telah melanggar HAM.
"Upaya kudeta di Amhara bertentangan dengan konstitusi dan dimaksudkan untuk mengacaukan perdamaian di kawasan tersebut," demikian keterangan kantor PM.
Amhara menjadi begitu penting karena daerah asal kelompok etnis Amhara merupakan wilayah terpadat kedua di Etiopia, dengan Amharik menjadi bahasa negara.
Kawasan itu menjadi lokasi konflik etnis di mana puluhan orang tewas pada Mei lalu ketika suku Amhara terlibat bentrok dengan Gumuz di Amhara dan wilayah sekitar.
Kekerasan etnis yang biasanya dipicu oleh sengketa tanah telah menyebabkan sekitar tiga juta orang mengungsi.
Amerika Serikat (AS) dilaporkan sudah mendengar insiden itu.
Melalui kicauan di Twitter, Kementerian Luar Negeri AS mengimbau kepada stafnya untuk tetap berada di gedung menyusul upaya kudeta pada Sabtu (22/6/2019).
Selain etnis, masalah lain yang dihaadapi oleh Ahmed adalah keresahan di internal militer. Oktober lalu, dia mengaku didatangi oleh ratusan tentara.
Para tentara itu meminta kenaikan gaji dan ada yang mengancam bakal membunuh. Ancaman itu jelas menakutkan.
Sebab, Ahmed pernah menjadi korban upaya pembunuhan.