Butuhkan Total Dana Rp 466 Triliun, Ternyata Dari Sini Sumber Dana untuk Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Baru Indonesia

Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade

Gridhot.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi pemindahan Ibukota baru Indonesia.

Usai adanya beberapa rencana yang telah dibicarakan cukup lama, akhirnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hasil pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

Baca Juga: Pendam Kesedihan Mendalam, Putra Sulung Almarhum Ipda Erwin Buka Suara Usai Sang Ayah Dimakamkan, Sempat Dendam pada Para Mahasiswa yang Jadi Tersangka

Hasil pengumuman tersebut diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Kabinet.

"Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi berikan pengumuman.

Dalam pengumuman tersebut hadir pula Gubernur Kalimantan Timur Israan Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Buka Celana Lalu Lecehkan Sopir Travel Perempuan, Saat Diperiksa Sang Penumpang Pria Mengaku Dirasuki dan Tak Sadar Perlihatkan Kemaluannya

Ada pula beberapa jajaran dari kementerian dan Bappenas.

Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (26/8/2019), menurut pantauan tim acara AIMAN, pembangunan di Kaltim pun secara masif dilakukan.

Sementara itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah membutuhkan dana berapakah negara untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur?

Persoalan anggaran dana pemindahan ini pun telah dituturkan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Hadiri Pemakaman Ipda Erwin, DA Salah Satu Mahasiswa yang Terlibat Aksi Demo di Cianjur Mengaku Gemetar Lihat Jenazah Almarhum Dikebumikan

YouTube/Seketariat Presiden

Pengumuman pemindahan Ibukota Indonesia oleh Presiden Jokowi.

Melansir dari Tribunnews.com (27/8/2019), Jokowi menjelaskan pemindahan ibukota ini membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Dari dana yang sebesar itu, Jokowi memastikan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam pemindahan ibu kota.

Hanya 19 % yang akan diambil, itupun bukan dari sumber APBN secara murni.

Baca Juga: Duduk Bersama Jokowi dan Anies Baswedan Saat Pengumuman Ibu Kota Baru, Inilah Sosok Gubernur Kaltim Isran Noor, Pernyataannya Tentang Lubang Bekas Tambang Batu Bara Sempat Viral Hingga Masuk dalam Film Sexy Killers

"Nantinya 19% berasal dari APBN, itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta," ujar Jokowi saat konferensi pers pemindahan ibu kota, Senin (26/8/2019).

Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutupi sisanya.

Antara lain dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Skema tersebut telah dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.

Baca Juga: Sempat Disalami Jokowi, Anies Baswedan Hendak Meninggalkan Kursi Usai Pengumuman Pemindahan Ibu Kota, Ruangan Jadi Riuh dan Sang Gubernur Kembali Duduk

Twitter Joko Widodo

Ini alasan Presiden Joko Widodo pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dari Jakarta.

Untuk pengelolaan aset, Bambang menegaskan tidak perlu dengan skema tukar guling.

"Nggak harus tukar guling, gedung pemerintah yang ditinggalkan kemudian pemerintah dan swasta kerja sama, mereka boleh sewakan gedung itu 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk bangun di ibu kota baru," terang Bambang.

Bambang bilang pemerintah berfokus pada kerja sama pengelolaan aset sesuai aturan yang telah ada.

Baca Juga: Pakai Kardus Bekas, Didi Rosiadi Sempat Beri Pertolongan Pertama Pada Ipda Erwin Sesaat Setelah Dibakar Massa Pendemo di Cianjur, Sayang, Sang Polisi Kini Gugur

Hal tersebut menyingkirkan opsi untuk penjualan aset.

Pemerintah berharap aset di Jakarta bisa terus produktif.

Real Estate Indonesia (REI) pun dikabarkan berminat untuk menyewakan aset pemerintah di Jakarta mengingat lokasi aset pemerintah yang strategis.(*)