"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok. Maka itu, harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra PG Talattov seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019).
Abra menyebutkan, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Namun, setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang tepat.
Sebab, menurut dia, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah.
“Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu. Biar saja di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Luhut menambahkan, sejumlah pihak menolak Ahok karena mereka takut.
Sebab, Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan.(*)