Dapat Lampu Hijau dari DPD RI, Pemekaran Papua Sudah di Depan Mata, Nano Sampono Sebut Bumi Cendrawasih Idealnya Jadi 7 Provinsi

Nano mengatakan rencana pemekaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Otonomi Daerah terkait masih ada kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Baca Juga: Bercucuran Air Mata Tahu Putranya Gugur Ditembak KKB Papua Pimpinan Lekagak Telenggen, Ibunda Lettu Erizal Zuhri Sidabutar: Ngapain Kau Jadi Tentara, Kalau Hanya untuk Mengantar Nyawa

Selain itu, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.

Menurut Nano, "letupan" di Papua sudah direspon pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum.

Namun itu tidak cukup karena ada permasalahan multi-dimensi yang perlu penanganan komprehensif.

Baca Juga: Senjatanya Dibawa Lari Kawan Sendiri, 2 Anggota KKB Purom Wenda Papua Tewas Ditembak Mati, Markasnya di Distrik Balingga Berhasil Dikuasai TNI

KOMPAS.com/ Budy Setiawan

Ilutrasi pembangunan jalan trans papua

"Urusan di Papua tidak hanya pengamanan dan hukum namun ada masalah sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas," ujarnya.

Menurut dia, Otonomi Khusus Papua akan berkahir pada 2021 sehingga perlu dievaluasi apakah diteruskan atau ada Otsus Plus untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Ia menilai letupan di Papua berawal dari hal-hal berbau rasis sehingga ketika itu muncul maka bisa membakar tumpukan masalah yang ada di Papua.

Baca Juga: Ritual Makan Otak Manusia Jadi Bukti Hormat Pada Orang yang Dicintai, Siapa Sangka, Kebiasaan Ini Jadi Bumerang Masyarakat Suku Fore di Papua, Penyakit Sapi Gila Teror Tiap Insan

Presiden Joko Widodo menyebut, pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat.