Digembar-gemborkan Anies Baswedan, Ini Dia Program Naturalisasi yang Disebut Bisa Atasi Banjir Jakarta, Berikut Bedanya dengan Program Normalisasi Jaman Ahok Jabat Gubernur Ibu Kota

Di Kali Krukut, pembebasan lahan juga terhenti.

Sebelumnya, warga di bantaran Krukut sudah didata untuk pembebasan lahan.

Namun, sejak 2018 tak ada kelanjutan program ini.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menetapkan bahwa garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berjarak 10 meter dari tepi kiri-kanan palung sungai dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter, 15 meter, 20 meter, dan 30 meter.

Baca Juga: Terjang Wilayah Perumahan Elit di Serpong, Arus Deras Banjir Seret Mobil Mewah BMW, Sang Pemilik Panik hingga Cari Via Pesan Whatsapp Berantai

Sedikitnya ada 13 aliran sungai yang mengalir di Jakarta, dan Ciliwung adalah yang terbesar.

Hunian yang makin padat di bantaran kali jadi pekerjaan rumah dalam penataan sungai untuk mengatasi banjir.

Penataan sungai Sementara itu, ahli lanskap kota dan pegiat Peta Hijau, Nirwono Joga, mengatakan, baik naturalisasi maupun normalisasi, pertama-tama sungai dan bantaran di Jakarta harus ditata.

Sebab, masalah sungai Jakarta adalah penyempitan parah karena banyak okupasi permukiman.

Baca Juga: Bupati Labura Nyaris Setor Nyawa, Niat Temui Warga Korban Banjir Bandang Berbalas Detik-detik Menegangkan, Tercebur ke Sungai Saat Lintasi Jembatan Darurat Hingga Hampir Terbawa Arus Deras

Pengerukan sungai dan relokasi hunian yang melanggar aturan bantaran mutlak diperlukan.

Saat ini, lebar sungai di Jakarta rata-rata menyusut dari sekitar 50 meter menjadi hanya 15 meter.