Dikatakannya kapal nelayan dari negara itu menangkap ikan di tempat yang sudah biasa dikunjungi nelayan-nelayannya.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.

Memang Serakah, Ini Dia Peta Klaim China Terhadap Natuna Utara yang Dijuluki Juluran Lidah Naga
Penolakan ini disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri China mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Sementara itu, dikutip dari Kontan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih menyelesaikan permasalahan di Perairan Natuna dengan China secara damai.
Tapi, Dahnil Anzar, juru bicara Prabowo, mengatakan, langkah damai tersebut bukan bermaksud tidak tegas dan inferior.
"Kami memilih cara bersahabat dan damai terkait konflik di Laut Natuna," kata Dahnil kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Langkah damai yang Prabowo tempuh adalah menggunakan jalur dipolomasi sesuai ketentuan. Langkah itu juga sesuai prinsip diplomasi.
"Yakni, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dan, prinsip pertahanan kita yang defensif, bukan ofensif," ujar Dahnil.
Oleh sebab itu, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip tersebut. "Langkah damai harus selalu diprioritaskan," imbuh dia.