Penolakan ini disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri China mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Sementara itu, dikutip dari Kontan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih menyelesaikan permasalahan di Perairan Natuna dengan China secara damai.
Tapi, Dahnil Anzar, juru bicara Prabowo, mengatakan, langkah damai tersebut bukan bermaksud tidak tegas dan inferior.
"Kami memilih cara bersahabat dan damai terkait konflik di Laut Natuna," kata Dahnil kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Langkah damai yang Prabowo tempuh adalah menggunakan jalur dipolomasi sesuai ketentuan. Langkah itu juga sesuai prinsip diplomasi.
"Yakni, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dan, prinsip pertahanan kita yang defensif, bukan ofensif," ujar Dahnil.
Oleh sebab itu, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip tersebut. "Langkah damai harus selalu diprioritaskan," imbuh dia.
Dahnil menyebutkan, Menhan Prabowo telah menyepakati empat sikap dan langkah yang telah pemerintah putuskan dalam rapat bersama di Kementerian Koordinator Polhukam pada Jumat (3/1).
Keempat sikap dan langkah ini merupakan upaya damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan Indonesia.
Sikap pertama, Indonesia menyatakan China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). "Indonesia juga menolak klaim dari China terkait traditional fishing ground, yang tidak memiliki landasan hukum," jelas Dahnil.
Source | : | kompas,kontan,BBC |
Penulis | : | Dewi Lusmawati |
Editor | : | Dewi Lusmawati |
Komentar