Bak Jilat Ludah Sendiri Pasca Koar-koar Korea Utara Tak Terjangkit Virus Corona, Kim Jong Un Ternyata Diam-diam Minta Bantuan Rusia, Ajukan Permohonan untuk Dikirimi Alat Uji Tes Covid-19

Baca Juga: Indonesia Lagi Geger Virus Corona, Panglima Kostrad Minta Tak Panik Soal Covid-19, Letjen Besar Harto Karyawan: Tak Perlu Mendramatisir, Namanya Bencana Ya Kita Hadapi dengan Tegar

Pengurangan sanksi tersebut bertujuan agar ekspor perlengkapan medis untuk Covid-19 dapat terlaksanakan.

Sayangnya, Korea Utara malah menutup perbatasan, sehingga Heugsen meminta agar Pyongyang memberikan akses untuk mengirimkan bantuan medis ke Korea Utara.

Usai menolak bantuan pengiriman alat medis, Korea Utara diam-diam meminta bantuan pada Rusia.

Baca Juga: Mampu Menampung Seribu Pasien Khusus Virus Corona, Begini Penampakan Rumah Sakit Anyar di China, Berdiri Kokoh Meski Dibangun Selama 10 Hari Saja

Melansir Time, Rabu (4/3/2020), pemerintah Korea Utara saat ini tengah memantau sekitar 7.000 kasus terduga Covid-19.

Senior Fellow for Korea Studies dan Direktur Program tentang Kebijakan AS-Korea Scott Snyder menyebut, Korea Utara secara diam-diam mengajukan permohonan bantuan pada negara lain.

Sementara, Kim Jong Un masih secara terbuka membantah dan menyatakan bahwa negaranya memang tak memiliki kasus virus corona.

Tolak Uluran Tangan Dunia Internasional, Kim Jong Un Diam-diam Memohon Bantuan Minta Alat Tes Virus Corona ke Rusia

Baca Juga: Tebar Maut Sampai Ujung Dunia, China Jutsru Diam-diam Lakukan Hal Ini pada Mayat Korban Virus Corona, Jurnalis Media Jerman Kini Bongkar Alasan di Baliknya

Pada 26 Februari, Kementrian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa atas permintaan Pyongyang, mereka memberikan sebanyak 1.500 alat uji tes virus corona.

"Karena risiko yang berkelanjutan dari infeksi Covid-19 yang baru, Rusia telah menyumbangkan 1.500 alat tes diagnostik coronavirus ke Pyongyang atas permintaan Republik Rakyat Demokratik Korea. Kami berharap langkah ini akan membantu Korea Utara mencegah penularan dari negara itu," kata rilis Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dikutip dari Time.