Sama-sama Mantan Menteri Pendidikan, Muhadjir Efendi dan Anies Baswedan Kini Bersitegang, Sang Menteri Tegur Keras Gubernur DKI Gara-gara Bantuan

Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.

Baca Juga: Kegiatan Bagi-bagi Uang dalam Tepung Jadi Viral, Aamir Khan Angkat Bicara, Sang Aktor: Roobin Hood Tidak Akan Mengungkap Dirinya

Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

Baca Juga: Lepas Jabatan PNS Demi Jadi Pesulap, Begini Lika-liku Perjalanan Karier Master Limbad, Sempat Nyalon Bupati Tegal Pula

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Persoalan belum berhenti di situ.

Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.