Dinilai Kontroversial, Inilah Kebijakan Offset yang Pernah Dikeluarkan Soekarno untuk Belanja Alusista dari Rusia dalam Jumlah Besar: Kalau Tidak Bisa Bayar, ya Kemplang Saja

Gridhot.ID- Indonesia belakangan ini dikabarkan sedang memperkuat alutsista.

Banyak perbincangkan tentang upaya pemerintah membeli jet tempur Su-35 dari Rusia.

Jumlah yang ingin dibeli Indonesia adalah 11 jet temput.

Baca Juga: Karma Instan, Video Diduga Ferdian Paleka Jadi Bulan-bulanan Narapidana di Penjara Viral di Sosial Media, Ditelanjangi Hingga Tubuhnya Dimasukkan ke Dalam Tong Sampah

Dalam pembelian tersebut, dilakukan dengan imbal dagang bahan sembakoseperti kopi, minyak sawit, dan lainnya sangat menarik mengingat anggaran dana berupa uang sangat terbatas.

Sebelum terbit PP RI Nomor 76 Tahun Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), khususnya tentang kebijakan offset (imbal dagang) dan Transfer of Technology (ToT), sejarah pengadaan Alpalhankam di Indonesia ternyata sudah pernah melaksanakan kebijakan offset dalam beragam cara.

Di era tahun 1960-an ketika Pemerintah RI membeli persenjataan secara besaran-besaran dari Rusia khusus untuk mendukung Operasi Pembebasan Irian Barat (Papua), kebijakan offset yang diterapkan lebih karena faktor kepentingan politik.

Baca Juga: Dikucilkan WHO Padahal Berhasil Lawan Virus Corona, Taiwan Kini Dapat Dukungan Penuh Amerika Serikat, China Malah Panas Sendiri Lihat Keduanya Kolaborasi: Pertemuan Itu Akan Gagal

Rusia yang merupakan motor negara-negara Blok Timur, ingin mempengaruhi RI untuk menjadi negara berideologi komunis dan mendukung konfrontasi terhadap penguasa Irian Barat saat itu (Belanda) yang juga merupakan sekutu AS (Blok Barat).

Sebaliknya, Pemerintah RI ingin secepatnya memiliki alusista dalam jumlah besar demi melancarkan Operasi Jaya Wijaya.

Didorong oleh kepentingan politik dan kebutuhan alutsista untuk mendukung operasi tempur, kebijakan offset yang diterapkan oleh Pemerintah RI merupakan kebijakan instan tanpa sempat memikirkan kepentingan atau peluang dalam jangka panjang.

Demi memenuhi Alpalhankam untuk peperangan saat itu pemenuhan kebutuhan alat pertahanan Indonesia lebih banyak memanfaatkan mekanisme kredit ekspor dan beli putus.