Ketuk Palu Kebijakannya, Gubernur DKI Lebih Memilih Tambahkan Anggaran Bansos Ketimbang Bayar Tunjangan PNS: Kita Pilih Utamakan Rakyat Prasejahtera

Gridhot.ID -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan soal kebijakan potongan tunjangan PNS dan peruntukan pergeseran anggaran tersebut pada APBD DKI tahun 2020, berkaitan dengan wabah virus corona.

Sebagaimana diketahui 25 persen tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI dipotong, kecuali bagi tenaga medis yang bersentuhan kasus covid-19 di lapangan.

"Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, di mana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direalokasi untuk mengamankan anggaran bansos," kata Anies dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020), melansir dari Tribunnews.

Baca Juga: 5 Juni Kembali Ngantor, Menteri PANRB Terbitkan Surat pemberlakuan 'New Normal' untuk PNS, Cek Poin-poin Aturan yang Harus Diperhatikan!

Ia menjelaskan sebelumnya sempat ada usulan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan lain dipangkas 50 persen, dengan tujuan TKD ASN bisa dipertahankan.

Nilainya sama dengan 25 persen anggaran TKD bagi PNS yakni Rp2 tiriliun.

Tapi kemudian pihaknya memilih memberikan uang rakyat itu kepada 1,2 juta kepala keluarga dalam bentuk bantuan sosial, ketimbang memberikannya ke 63 ribu ASN.

Baca Juga: Ditembaki Saat Berselingkuh dengan Sepupu, Anggota TNI Jeneponto Akhirnya Meninggal Dunia, Begini Suasana Pemakaman Korban, Beda Jauh dengan Kediaman Pelaku

"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta.

Kita pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," tegasnya.

Diketahui, pendapatan pajak Pemprov DKI turun dari Rp 50,17 triliun ke Rp 22,5 triliun.

Target APBD juga diturunkan dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau tersisa 53 persen.