Tanggul Fase A Tak Kunjung Dibangung Pemprov DKI, Jakarta Utara Terancam Tenggelam, Ahli Tata Kota: Posisinya Sudah Lebih Rendah daripada Laut

Sesuai NCICD, prioritas pembangunan tanggul adalah fase A sepanjang 20,1 km yang merupakan area kritis.

Pelaksana proyek terbagi: Kementerian PUPR 4,5 km, Pemprov DKI 11,5 km, dan pihak swasta 15,5 km.

Keterlibatan swasta ini merupakan bagian dari kompensasi pembangunan kawasan reklamasi di teluk Jakarta.

Baca Juga: Trump Nekat Tarik 9500 Pasukannya dari Jerman, Dianggap Bakal Hancurkan Kerjasama Penting Demi untuk Tujuang Global, Veteran Perang Irak Sampai Kecewa Berat

Kementerian PUPR sendiri telah selesai membangun 4,5 km di 2018, Pemprov DKI 2,7 km, dan swasta 2,1 km.

Sebagian tanggul yang telah dibangun swasta ini berada di kawasan GreenBay dan PLTGU Muara Karang.

Sehingga dampak banjir rob pekan lalu di kawasan ini sangat kecil.

Menurut Yayat, pemprov DKI harus punya solusi untuk mengatasi ancaman air laut ini.

Jika memang mengalami kendala terkait pembiayaan tentu bisa melibatkan swasta.

Baca Juga: Ngerasa Kesulitan karena Warganya Kebanyakan, Indonesia Pilih Kerjasama dengan Negara Berpenduduk Sedikit untuk Penuhi Pasokan Vaksin Corona, Negeri Ini Digandeng Agar Bisa Jatahnya Sama Rata

Hanya memang pelibatan swasta ini juga membutuhkan kepastian dari sisi benefit yang akan diperoleh swasta.

"Melibatkan swasta dalam membangun tanggul fase A adalah salah satu solusi untuk menyelamatkan Jakarta Utara dari ancaman banjir rob yang semakin besar. Tapi pemerintah juga harus bisa menjamin kepastian terhadap kompensasi yang akan diperoleh swasta," ujarnya.(*)