:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/06/03/67jpg-20210603030403.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/10/12/mindful-skincare-5jpg-20211012093319.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/10/29/pexels-min-an-792994jpg-20211029013731.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/09/21/screenshot-2023-09-21-075753jpg-20230921075827.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/04/01/fotojet-1jpg-20240401021339.jpg)
"Dan tetap mengingat kebutuhan kritis dan kebutuhan dasar kesehatan bisa terpenuhi," kata Terawan.
Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk menerapkan kelas standar untuk program BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, sistem kelas 1,2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini kemungkinan akan digabung menjadi hanya satu kelas.
Terawan pun mengatakan, dengan penerapan kelas standar tersebut bukan berarti akan menurunkan manfaat BPJS Kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
"Tapi mengoptimalkan asas JKN dengan mengurangi manfaat yang bersifat sesuai treatment, dengan prinsip-prinsip asuransi sosial," ujar dia.
Adapun Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni menyatakan penerapan penghapusan kelas akan diterapkan paling lambat pada 2022 mendatang.
Namun, ia tak menjelaskan kapan paling cepat kebijakan itu diberlakukan. "Diterapkan paling lambat 2022. Sudah selesai menetapkan kriteria," ucap Tubagus.
Choesni pun mengatakan, dengan adanya penghapusan kelas maka terdapat kesetaraan antar peserta BPJS Kesehatan.
Selain itu, pemnggunaan kelas standar juga mengurangi potensi keurangan serta mengoptimalkan koordinasi di BPJS Kesehatan.
