Pikirannya Sudah Kemana-mana, Jokowi Jengkel Ada Menteri Tak Cepat Tanggap Tangani Krisis Corona: Apapun Akan Saya Lakukan untuk 267 Juta Rakyat Kita!

Gridhot.ID - Penanganan pandemi virus corona di Indonesia perlu kerja ekstra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengancam akan melakukan perombakan kabinet bila diperlukan.

Tampaknya Jokowi merasa jengkel terhadap kinerja para menterinya dalam penanganan Covid-19.

Baca Juga: Terawan Disuruh Mundur, Jokowi Langsung Pasang Badan, Sang Presiden Beberkan Tugas Berat Menkes yang Buatnya Jarang Muncul Lagi: Tidak Ada yang Sempurna di Dunia Ini

Dalam rapat kabinet tertutup, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelan. Presiden mengungkapkan kembali rencana reshuffle ini saat memberi arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu.

Dalam video unggahan Sekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan situasi krisis yang dihadapi Indonesia dan sejumlah negara akibat pandemi virus corona (Covid-19). Situasi tersebut harus dipahami oleh setiap menteri yang bekerja di bawahnya, sebab jika tidak presiden tidak segan untuk melakukan reshuffle.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini engga punya perasaan? Suasana ini krisis!," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2020).

Baca Juga: Dipandang Bak Superhero hingga Buat Khofifah Terkagum-kagum, Kebiasaan Susi Pudjiastuti Nyebur Laut Justru Jadi Bahan Ledekan Presiden Jokowi, Simak Cerita Kocak Dibaliknya

Memang Presiden Joko Widodo tidak menunjuk secara spesifik instansi atau institusi mana yang dia anggap tidak peduli dengan krisis akibat virus corona di Indonesia sehingga membuat dirinya jengkel dan mengancam reshuffle.

Berdasarkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 6% hingga 7,6%. Prediksi ekonomi yang terkoreksi juga disampaikan bank dunia hingga 5%.

Kondisi tersebut harus dipahami oleh pejabat negara. Jokowi bilang, pejabat negara memiliki tanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia.

Oleh karena itu kerja pemerintah dalam masa pandemi harus mencerminkan kondisi luar biasa. Namun, sejumlah kebijakan dinilai lambat dalam menanggapi situasi yang ada saat ini.