Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus mengidentifikasi ketahanan masyarakat berpenghasilan rendah, apakah mereka bisa bertahan atau tidak.
Sama halnya dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), apakah mereka bisa terus berjalan dan dipulihkan lagi seperti sedia kala.
Ke depannya, pendataan terkait informasi tempat tinggal serta identitas akan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Pasalnya, biasanya di dalam sebuah kebijakan yang telah terencana sangat baik, implementasinya masih sering terkendala dalam hal pendataan.
"Apakah infrastrukturnya sudah cukup baik uuntuk mengeksekusi kelompok yang ingin kita jangkau. Misalnya, apakah kita tahu UMKM lokasinya di mana, khususnya mereka yang tidak punya akses ke perbankan. Kita tidak tahu mereka di mana tapi mereka ada. Jadi bukan pemerintah tidak mengidentifikasi, tapi memang kendala itu ada," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani memaparkan bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini terbatas. Untuk itu, evaluasi akan terus dilakukan untuk mengidentifkasi mengapa banyak masyarakat yang belum menikmati stimulus yang diberikan oleh pemerintah.
"Apakah mereka tidak mau atau memang prosesnya yang rumit. Ini akan kita evaluasi. Kalau tidak pick up, akan kami pertimbangkan apakah ini rancangan yang salah? Maka akan kami tingkatkan atau ini memang kebijakan yang salah. Ini adalah sikap terbuka dari pemerintah, karena tidak ada satu kebijakan yang bisa berlaku untuk semua orang," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul "Sri Mulyani Ungkap Utang Negara Naik Rp 422,7 Triliun pada 2019, Total Jadi Rp 5.340 T"
(*)