Manuver Ekstrem Terpidana Kasus Penipuan First Travel, Para Tersangka Minta Semua Aset yang Disita Negara Dikembalikan ke Mereka, Kuasa Hukum Bongkar Alasannya

Gridhot.ID - Masih ingat dengan kasus First Travel?

Setelah sekian lama, kini para terpidana membuat upaya hukum luar biasa.

Kuasa hukum terpidana kasus penipuan oleh agen perjalanan haji dan umrah First Travel rencananya melayangkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Depok pada Selasa (11/8/2020).

"Kuasa hukum meminta agar semua aset First Travel harus segera dikembalikan kepada para terpidana agar bisa melaksanakan perjanjian damai kepada para calon jemaah," kata Boris Tampubolon, kuasa hukum terpidana Andika Surrachman, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Sukses Jadi Pebisnis Ulung Hingga Punya Aset Triliunan, Sandiaga Uno Ternyata Sempat Lakukan Pekerjaan Tak Terduga Ini, Mantan Wakil Gubernur Hanya Dapat Bayaran Rp 125 Ribu

Sebagai informasi, sebelumnya Pengadilan Negeri Depok memvonis tiga bos First Travel, yakni Andika Surrachman, Aniessa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan, bersalah dalam kasus penipuan jemaah umrah.

Ketiganya divonis telah menipu dan menggelapkan uang 63.310 calon jemaah umrah dengan total kerugian mencapai Rp 905 miliar. Namun, Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, bukan dikembalikan kepada jemaah yang telah merugi.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096K/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 juga memutuskan hal yang sama.

"Puncaknya, pada akhir tahun 2019, Kejaksaan RI Depok berencana mengeksekusi harta yang dirampas negara tersebut. Putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, baik bagi terpidana maupun puluhan ribu calon jemaah," jelas Boris.

Baca Juga: Pernikahannya dengan Duda Ikke Nurjanah Dikabarkan Kandas, Air Mata Ririn Dwi Ariyanti Pecah Saat Anak Tirinya Lakukan Hal Ini, Istri Aldi Bragi: Aku Nggak Nyangka

"Saat ini, satu-satunya jalan untuk mengobati rasa keadilan dan mewujudkan tujuan penegakan hukum pada perkara First Travel adalah melalui upaya hukum luar biasa, PK (peninjauan kembali)," tambahnya.

Boris mengklaim, pengajuan PK ini dilakukan agar penegakan hukum "mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat".