Selain itu, Aceh juga beberapa kali dipimpin oleh pemimpin perempuan (sultanah) yang bertentangan dengan prinsip kekhalifahan.
Setidaknya, kata dia, mulai abad 14, Aceh memiliki empat sultanah yang menjadi persoalan sulitnya menjadi bagian dari kekhalifahan yang patriarkis.
"Dari penelitian juga tidak ada skrip yang menyebut Nusantara bagian dari Utsmani, termasuk di Aceh. Soal Aceh bagian Turki itu bertentangan dari nilai kekhalifahan, seperti syarat pemimpinnya harus laki-laki," kata dia.
Turki, kata dia, tidak pernah menjadikan Nusantara sebagai negara vassal tetapi dengan konteks persaudaraan ke-Islaman mereka kerap membantu kesultanan Muslim di Asia Tenggara.
Filolog: tidak ditemukan riwayat penerapan kekhalifahan di Nusantara
Filolog UIN Jakarta Prof Oman Fathurahman mengatakan dari penelusuran manuskrip tidak ditemukan jejak sejarah kesultanan Nusantara di Indonesia menggunakan sistem kekhalifahan layaknya Turki Utsmani/Ottoman atau yang serupa.
"Kalau yang dimaksud jejak kesultanan Nusantara sebagai bagian khilafah itu jelas tidak. Saya kaji manuskrip, tidak mengindikasikan bahwa kesultanan di Nusantara bagian dari khilafah Utsmani," kata Oman dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Kendati begitu, dia mengatakan jika yang dimaksud terjadi hubungan diplomatik antara kesultanan Nusantara dengan kekhalifahan Turki Utsmani itu memang terjadi.
Terdapat riwayat surat menyurat kenegaraan yang merupakan bukti kontak Nusantara dengan Utsmani.
Hal itu, kata dia, juga sama terjadi ada hubungan ukhuwah Islamiyah antara kerajaan di Indonesia dengan Utsmani, termasuk relasi para ulamanya.