Paksa Menteri Thailand Mundur dari Jabatan, Demonstran: Polisi Budak Diktator

Gridhot.ID -Tak hanya Indonesia yang kini sedang panas.

Thailand juga sedang dilanda demo besar-besaran akibat kekacauan politiknya.

Bahkan Perdana Menteri Thailand dipaksa mundur dari jabatannya oleh ribuan demonstran

Perdana Menteri Thailand mengumumkan keadaan darurat parah di ibu kota Bangkok dalam semalam, karena polisi menangkap lebih dari 20 orang, termasuk pemimpin mahasiswa terkemuka yang menyerukan reformasi monarki.

Puluhan ribu orang, termasuk siswa sekolah menengah, berkumpul di Bangkok pada hari Kamis, menentang larangan yang diumumkan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi.

Pada Kamis sore, kerumunan orang mengabaikan larangan untuk berkumpul di salah satu persimpangan tersibuk di kota itu, Ratchaprasong, di mana mereka meneriakkan "bebaskan teman-teman kita" dan menyebut polisi "budak kediktatoran".

Di bawah tindakan darurat, pertemuan lima orang atau lebih telah dilarang, seperti halnya publikasi berita atau informasi online yang "dapat menimbulkan ketakutan" atau "mempengaruhi keamanan nasional".

Baca Juga: Pengorbanan Luhut Pandjaitan untuk Negara, Buka Pintu Rezeki Indonesia Lewat Kerjasama dengan China, Sang Menteri Kini Tak Bisa Rayakan Ulang Tahun Istri ke-71 Karena Harus Dikarantina

Ini menyusul unjuk rasa besar pada hari Rabu, di mana pengunjuk rasa mengulangi seruan untuk reformasi demokratis, termasuk mengekang kekayaan dan kekuasaan keluarga kerajaan, sebuah lembaga yang telah lama terlindung dari kritik oleh undang-undang pencemaran nama baik yang keras.

Kamis pagi, polisi anti huru hara mendatangi pengunjuk rasa di luar Gedung Pemerintah, tempat mereka berkemah untuk menuntut pengunduran diri perdana menteri, Prayuth Chan-ocha.

"Seperti anjing yang terpojok, kami berjuang sampai mati," kata Panupon Jadnok, salah satu pemimpin protes, kepada kerumunan pada Kamis (15/10/202) sore.

“Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan lari. Kami tidak akan pergi kemana-mana, "katanya.

Siswa sekolah yang menghadiri rapat umum menggunakan lakban untuk menyembunyikan tanda pengenal di seragam sekolah mereka.

Seorang pengunjuk rasa memegang tanda yang bertuliskan: "Kepada keluarga dan teman, jika saya disakiti, tolong jangan marah kepada saya karena datang ke protes. Tapi tolong marah pada mereka yang melukai orang. "

"Partai Pheu Thai mendesak Jenderal Prayuth Chan-ocha dan pejabat lainnya untuk mencabut status darurat serta berhenti mengintimidasi rakyat Thailand serta segera membebaskan mereka yang ditangkap," kata pihak partai, yang memiliki suara mayoritas di parlemen.

Baca Juga: Xi Jinping Sudah Perintahkan Perang, Korps Marinir China Buktikan Pasukannya Berkekuatan Multidimensi, Angkatan Laut PLA Bakal Ditakuti Dunia

Di antara mereka yang ditangkap adalah pengacara hak asasi manusia Anon Nampa, aktivis Prasit Krutharote, dan pemimpin mahasiswa Parit Chiwarak, yang dikenal sebagai Penguin, Panusaya Sithijirawattanakul, yang dikenal sebagai Rung, dan Nathchanon Pairoj.

Prasit, Panusaya dan Nathchanon telah ditolak jaminannya dan akan dibawa ke penjara, menurut media Thailand.

Anon mengatakan di Facebook dia dipaksa naik helikopter ke kota utara Chiang Mai.

Menurut Human Rights Watch, tindakan darurat baru memungkinkan polisi menahan para pengunjuk rasa tanpa dakwaan hingga 30 hari, tanpa akses ke pengacara atau keluarga.

“Hak atas kebebasan berbicara dan mengadakan pertemuan publik secara damai berada di blok pemotongan dari pemerintah yang sekarang menunjukkan sifatnya yang benar-benar diktator,” kata Phil Robertson, wakil direktur, divisi Asia, di Human Rights Watch.

Pada hari Rabu, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Bangkok untuk menyerukan Prayuth, yang pertama kali berkuasa selama kudeta 2014, untuk mundur dan untuk konstitusi baru, yang menurut mereka membebani pemilihan umum tahun lalu untuk mendukung Prayuth.

Mereka juga menyerukan agar anggaran monarki dikurangi, dana pribadi raja dipisahkan dari aset mahkota dan pencabutan undang-undang yang melarang kritik terhadap monarki.

Baca Juga: Tak Terima Ditegur NATO, Turki Makin Bandel dan Nekat Uji Coba Rudal Anti Pesawat S-400 Buatan Rusia Miliknya, Senjata Barunya Ancam Anggota Negara Lain Akibat Manuvernya yang Mematikan

Selama unjuk rasa hari Rabu, iring-iringan mobil kerajaan melewati kerumunan pengunjuk rasa, yang meneriakkan "pajak saya" dan mengangkat salam tiga jari simbolis, sikap menantang.

Media Thailand melaporkan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap dua orang sehubungan dengan insiden berdasarkan pasal 110 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan terhadap ratu. Ini bisa membawa hukuman seumur hidup.

Pengguna internet juga melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses Change.org, yang telah menyelenggarakan petisi yang menyerukan agar Raja Maha Vajiralongkorn dinyatakan sebagai persona non grata di Jerman.

Dia dikritik oleh pengunjuk rasa karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa. Petisi tersebut telah menarik lebih dari 115.000 tanda tangan.

Thailand masih dalam keadaan darurat yang diperkenalkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona, tetapi seorang juru bicara pemerintah mengatakan tindakan lebih lanjut diperlukan.

"Untuk memastikan perdamaian dan ketertiban dan untuk mencegah insiden lebih lanjut setelah pengunjuk rasa mempengaruhi iring-iringan mobil kerajaan dan melanggar monarki. dengan bahasa provokatif ”.

Partai oposisi Maju Maju telah menyerukan keadaan darurat untuk dicabut, dan mengatakan bahwa pengunjuk rasa tidak menghalangi iring-iringan mobil.

Baca Juga: Tak Terima Ukuran Alat Kelaminnya Jadi Bahan Gosip Istri, ASN di Probolinggo Lapor Polisi, Kuasa Hukum: Ini Pelajaran...

Dalam sebuah pernyataan, Amnesty International menggambarkan majelis itu sangat damai dan mengatakan penangkapan itu.

"jelas dirancang untuk membasmi perbedaan pendapat, dan menabur ketakutan pada siapa pun yang bersimpati dengan pandangan para pengunjuk rasa".

Kelompok protes Pemuda Bebas, yang mengorganisir pertemuan hari Kamis, menyebut penangkapan itu sebagai "aksi kekerasan tanpa legitimasi".

“Di bawah negara demokrasi sejati, demonstrasi adalah hak dasar. Tidak ada yang boleh ditangkap karena mereka mengatakan kebenaran, ”kata kelompok itu.

“Ini tindakan untuk melanggengkan kekuasaan otoriter negara, bukan untuk kebaikan rakyat. Negara mengakui monarki sebagai salah satu alasan untuk mendeklarasikan keputusan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa monarki menentang demokrasi. "

Wakil juru bicara polisi, Krissana Pattanacharoen, mengatakan para pemimpin mahasiswa yang menyerukan unjuk rasa Kamis "jelas melanggar hukum".

Panusaya, 21, yang mempelajari sosiologi dan antropologi, mengatakan kepada Guardian sebelum protes hari Rabu bahwa dia tidak takut ditangkap. Perhatiannya hanyalah bahwa gerakan pro-demokrasi harus terus berlanjut.

Baca Juga: Viral! Prajurit TNI Pergoki Istri Selingkuh dengan Polisi di Rumah Sendiri, Perekam Video: Kejadian di Timbuseng, Kelurahan Barombong...

“Kami membahas tentang memiliki baris pertama dan kedua [pemimpin protes],” katanya.

“Saya memberi tahu teman-teman saya untuk menyiapkannya:‘ Suatu hari saya akan ditangkap. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. '”

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Perdana Menteri Thailand Dipaksa Mundur, Demonstran Sebut Polisi Budak Diktaktor.

(*)