Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

UU Cipta Kerja Masih Gonta-ganti Isi, Istana Negara Langsung Angkat Bicara

None - Sabtu, 24 Oktober 2020 | 06:42
Spanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020).
KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON

Spanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020).

Gridhot.ID - UU Cipta Kerja memang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Namun nyatanya masih ada perubahan yang terjadi.

Naskah Undang Undang (UU) Cipta Kerja masih mengalami perubahan setelah diserahkan DPR ke Sekretariat Negara.

Baca Juga: Pembunuhan dan Pembakar Mayat Kerabat Jokowi Tertangkap, Polisi Bongkar Bisnis Ayam yang Diduga Jadi Asal Mula Konflik Besarnya, Begini Kronologi Lengkapnya

Naskah UU Cipta Kerja yang sebelumnya disampaikan DPR setebal 812 halaman berubah menjadi 1.187 halaman saat pemerintah menyampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat.

Selain perubahan halaman, ada pula pasal yang hilang.

Pasal yang dihapus adalah ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Baca Juga: Sempat Mewek Saat Nurdin Rudyhtia Diceraikan Bini Kedua, Atin Kini Gerah Suaminya Dituding Main Dukun untuk Gaet Nita Thalia: Sudah Kaya dari Dulu!

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Istana, ketentuan itu tertuang pada Pasal 40 angka 7.

"Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," ujar Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dini bilang penghapusan yang dilakukan oleh pemerintah tak menghilangkan substansi UU sapu jagat tersebut.

Baca Juga: Pengikutnya Sudah Ratusan Ribu, Instagram Mayangsari Mendadak Lenyap, Ternyata Ini Penyebab Akun Istri Bambang Trihatmodjo Menghilang

Penghapusan tersebut diklaim bersifat administratif.

Penghapusan tersebut disampaikan merupakan tugas dari Setneg sebelum UU diserahkan kepada Presiden. Cleansing yang dilakukan Setneg, kata Dini, telah dikomunikasikan dengan DPR.

"Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tsb dengan DPR," terang Dini.

Baca Juga: Terungkap, Inilah Curhatan Bribda MI Sebelum Ditemukan Tewas Bunuh Diri di Musala Polres Kepulauan Selayar: Saya Ingin Mati Saja...

Asal tahu saja sebelumnya UU Cipta Kerja telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada awal Oktober lalu.

Sejak disahkan dalam rapat paripurna, UU tersebut mengalami sejumlah perubahan baik dari halaman mau pun isi.

Dini melanjutkan bahwa saat ini proses cleansing di Setneg telah selesai. Saat ini sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo.

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul UU Cipta Kerja di Setneg masih berubah, ini kata Istana.

(*)

Source : kontan

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x