"Kalau saya melihat mereka yang menolak itu bukan yang tolak vaksin sejak awal, concernnya safety dan ada narasi vaksin digunakan pada November. Logikanya bagaimana vaksin November dipakai jika kajian di FK Unpad belum selesai. Dalam pandangan saya wajar ada masyarakat mempertanyakan," imbuhnya.
Berkaca pada hal tersebut, Saifuddin menyebut jika pemerintah harus melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait safety dan efikasi terutama dari hasil uji klinik fase 3.
Data-data dari kajian pada fase final disebut Saifuddin perlu dipublikasikan.
Saifuddin menambahkan jika nantinya saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi kemungkinan sudah memiliki data hasil uji fase 3.
Maka meski data tersebut belum dapat langsung dipublikasikan, Saifuddin berharap BPOM dapat mengkomunikasikan ke masyarakat apa saja yang didapatkan dari hasil inspeksi atau review pada uji klinik fase 3 tersebut.
"Saya sampai hari ini masih percaya dengan integritas dari teman-teman Badan POM, bahwasanya ya meskipun nanti kita akan make skema EUA misalnya, tapi saya yakin bahwasanya integritas dari teman-teman BPOM mereka akan menjalankan tugas untuk vaksin ini sampai beredar di masyarakat dengan baik dengan tetap memperhatikan safety efikasi," ujarnya.
Dengan dipublikasikannya data yang didapat pada fase 3, maka para dokter, pakar, akademisi disebut Saifuddin akan lebih mudah menjelaskan ke masyarakat terkait vaksin yang nantinya akan dipakai.
"Kalau saya ditanya, saya belum bisa menjawab mengapa? karena datanya juga belum ada yang di publik," ungkapnya.
Sebelumnya pada 15 Oktober lalu, Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia mengatakan, BPOM melakukan inspeksi dilakukan guna memastikan mutu vaksin mulai pengamatan terhadap kepatuhan industri dan memproduksi vaksin sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).