Saat ditanya apakah Jepang akan berperan sebagai pengamat dalam berjalannya perjanjian larangan nuklir, Kato menekankan saat ini perlu adanya pertimbangan cermat berdasarkan posisi Jepang dalam hubungan internasional.
Baca Juga: Anggota DPR RI: Jangan Sampai Pulau Komodo Berubah Jadi Pulau Mang Dodo
Tokoh Partai Demokrat Lliberal yang berkuasa saat ini, Fumio Kishida, melihat perjanjian larangan nuklir yang segera diberlakukan PBB merupakan langkah yang berarti dalam mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
"Sebagai satu-satunya negara yang menderita bom atom dalam perang, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi jembatan untuk para negara nuklir untuk duduk bersama di meja perundingan," ungkap sanga mantan Perdana Menteri Jepang tersebut.
Aturan larangan senjata nuklir PBB akan mulai berlaku pada 22 Januari 2021 mendatang.
Beberapa hari terakhir gelombang unjuk rasa muncul di Jepang.
Mereka menuntut pemerintah untuk bergabung dalam perjanjian larangan nuklir tersebut.
Senjata nuklir memang masih menjadi sesuatu yang sensitif bagi sebagian besar penduduk Jepang.
Pengalaman buruk di masa lalu jelas jadi alasan utamanya.
Setiap tahunnya puluhan hingga ratusan aktivis berunjuk rasa terkait perjanjian larangan nuklir tersebut.