Gridhot.ID - KPK Kerajaan Inggris telah memulai penyelidikan terkait korupsi Bombardier dan maskapai Garuda Indonesia.
Kasus korupsi Garuda Indonesia itu sebelumnya menyeret mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar.
Melihat hal tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun angkat bicara.
Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam kasus yang menyandung perusahaan penerbangan pelat merah itu.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk tindaklanjut masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," papar Erick kepada wartawan, Jumat (6/11).
Ia menambahkan, Kementerian BUMN akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Garuda.
"Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," papar Erick.
Serious Fraud Office (SFO) mengungkap bahwa saat ini sedang melakukan penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi sehubungan dengan kontrak dan/atau pesanan dari Garuda Indonesia.
"Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," demikian pernyataan singkat SFO seperti yang dikutip Aerotime.
Aerotime memberitakan, Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000.