Hanya 60 Juta Orang yang Bakal Terima Vaksin Corona Gratis, Pemerintah Minta Masyarakat yang Tak Kebagian Bisa Vaksin Mandiri Tanpa Uang Negara, Begini Penjelasannya

Gridhot.ID - Di masa yang tak menentu ini, masyarakat memang sudah sangat menanti vaksin corona.

Indonesia pun kini sedang menguji vaksin yang sudah tersedia.

Tentu kemajuan tersebut membuat warga banyak berharap pandemi ini segera usai.

Kabar baik yang sempat mencuat yaituvaksin Covid-19 digadang-gadang akan digratiskan.

Namun, nyatanya tidak semua lapisan warga Indonesia bisa menikmati vaksin Covid-19 secara cuma-cuma.

Diungkapkan Muhadjir Effendy, pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada 60 juta penduduk.

Sehingga tidak semua masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa itu akan diberikan vaksin.

Baca Juga: Tetap Ngebet Adakan Reuni di Tengah Pandemi, PA 212 Bakal Kumpul Kembali di Wilayah Monas, Kesbangpol DKI Jakarta: Tergantung Izin dari Bapak Anies Baswedan

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bagian?

Masyarakat yang tidak mendapatkan secara gratis diminta melakukan vaksin secara mandiri.

Itu artinya mereka tidak menggunakan dana dari pemerintah.

"Rapat kemarin menetapkan bahwa yang betul-betul jadi target diberi vaksin gratis itu sekitar 60 juta.

Kemudian ada vaksin mandiri.

Vaksin mandiri artinya membiayai sendiri, terutama dari perusahaan," katanya di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

Muhadjir menyebut yang diprioritaskan mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan yang benar-benar kontak dengan pasien corona seperti dokter dan perawat.

Baca Juga: Senjata Makan Tuan, Walikota di Meksiko Temui Ajalnya Usai Perintahkan Polisi Laksanakan Tugas Kontroversial Ini, Nasibnya Berakhir Diculik dan Dibunuh Gangster

Sedangkan sisanya akan dipertimbangkan kemudian.

"Yang jelas nanti yang akan diutamakan tenakes, dan tenakes pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien.

Enggak harus semuanya. Jadi karena itu jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang enggak kena.

Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam," ujarnya.

Keputusan tidak memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai jika 70 persen penduduk kebal dari virus.

"Tapi dalam arti memang dari total penduduk terpapar covid.

Tapi Indonesia kan tidak seluruh wilayah dinyatakan (zona) merah.

Baca Juga: Murka dengan Tingkah Habib Rizieq Sepulang ke Indonesia, Dokter Tirta Protes Undangan 10.000 Tamu dalam Pernikahan Putri Sang Ulama: Aturan Ini untuk Siapa!

Artinya tidak semuanya terpapar," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Kementerian Kesehatan akan mempelajari lebih lanjut daerah mana saja dan berapa jumlah penduduk dari setiap wilayah tersebut yang perlu diberikan vaksin.

Ia menegaskan ini artinya tidak semua masyarakat Indonesia harus divaksin.

Hingga saat ini pemerintah terus mendata dan memastikan siapa-siapa kelompok masyarakat yang akan memperoleh vaksin corona secara cuma-cuma.

Pemerintah juga masih terus mempelajari berapa jumlah penduduk yang perlu kebal dari Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.

"Tidak harus semuanya. Karena itu jangan membayangkan kalau nanti ada sekian ratus ribu nggak kena terus meledak. Nanti masih terus didalami," lanjutnya.

Ia mengatakan sosialisasi terhadap masyarakat juga akan didorong jelang pemberian vaksin.

Baca Juga: Kerap Ganggu Tidur Malam hingga Bisa Sampai Timbulkan Penyakit Mematikan, Berikut Tips Ampuh untuk Usir Nyamuk, Siapkan 9 Tanaman Ini di Rumah Anda!

Termasuk bagi masyarakat yang enggan divaksin karena kekhawatiran tertentu.

Sehingga stigma negatif yang telanjur tertanam di pikiran masyarakat mengenai vaksin perlahan bisa berubah.

"Memang harus cepat tapi enggak boleh tergesa-gesa karena itu nanti mereka yang belum siap, ditunggu sampai siap.

Diberi penyadaran, ada waktunya. Kan tidak harus serta merta," ucap Muhadjir.

Sebelumnya Survei Populi Center menemukan 40 persen masyarakat masih enggan divaksin covid-19.

Kekhawatirannya beragam, mulai dari efek kesehatan, kehalalan, tidak percaya bisa menyembuhankan, sampai dinilai belum teruji.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target vaksinasi kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.

Baca Juga: Bongkar Masalah Subsidi Gaji Gelombang 2 yang Tak Cair-cair, Satgas PEN Sebut Karyawan yang Pakai Rekening Biru Tidak Bisa Terima Bantuan, Begini Penjelasannya

Namun rencana tersebut masih mendapat tentangan dari sejumlah masyarakat yang ragu terhadap keamanan, efektivitas, hingga kehalalan vaksin.

Kementerian Kesehatan sendiri telah memiliki peta jalan vaksinasi covid-19.

Sejauh ini, pemerintah masih melakukan uji klinis ketiga untuk vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan uji klinis, baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin pemakaian darurat.

Artikel ini telah tayang di Gridhits dengan judul Kabar Gembira Soal Vaksin Covid-19 yang Disebut-sebut Gratis Nyatanya Tak Semua Orang Bisa Menikmati, Ini Solusinya.

(*)