Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Iri Lihat Wiranto, Mantan Milisi Timor Leste Tuntut Indonesia Hapus Namanya dari Daftar 'Kejahatan Serius' PBB, Eurico Guterres: Dia Bisa Kemana-mana, Sementara Kami Dilarang Dimana-mana

None - Selasa, 17 November 2020 | 08:25
Inilah Eurico Gutteres, pemimpin milisi Timor Leste yang Pro Indonesia
Kolase/Intisari

Inilah Eurico Gutteres, pemimpin milisi Timor Leste yang Pro Indonesia

"Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati pejuangnya," sambungnya.

Para pengunjuk rasa meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada 13.000 milisi serta piagam penghargaan untuk mereka.

"Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada putra putri milisi untuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Nyalinya Patut Diacungi Jempol, Sosok Jurnalis Ini Bongkar 'Udang Dibalik Batu' yang Tunggangi Indonesia Saat menginvasi Timor Leste, Diam-diam Menyelinap Merekamnya Jadi Film Dokumenter

"Istri mantan pejuang Timor Leste pro IndonesiaMargarida Perera, 45 tahun, menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak bisa bekerja di instansi pemerintah, alasannya, mereka eks-Timor," ujarnya kepada ucanews.com.

Suami Perera meninggal selama perang dan dia tidak menerima bantuan dari pemerintah Indonesia selama 18 tahun.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, yang berbicara dengan para pengunjuk rasa mengatakan dia "sangat memahami keluhan mantan warga Timor Timur" dan berjanji untuk segera mengangkat masalah tersebut dengan Widodo.

Sementara itu, Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM, mengatakan untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Timor-Leste.

Baca Juga: Berurai Air Mata di Depan Tentara Australia, Warga Timor Leste Ungkap Hal Mengejutkan: Lebih Baik Mati di Tempat Lain Ketimbang Hidup di Negara Sendiri

"Mengenai status 403 di daftar PBB, pertama-tama perlu permintaan maaf resmi dari pemerintah Timor-Leste, kemudian kedua negara bisa mengajukan banding ke PBB untuk mengeluarkan orang-orang itu dari daftar hitam," katanya kepada ucanews.com.

Pigai mengatakan, kebuntuan juga berlaku untuk masalah lain, seperti aset mereka di Timor-Leste.

"Kedua negara harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.

Source :Intisari Online

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x