Wisma Putra mengatakan Malaysia telah menerima undangan Indonesia dengan semangat persahabatan yang erat dan hubungan bilateral yang kuat selama beberapa dekade.
“Ada beberapa hal yang menyangkut kepentingan kedua negara yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan saling pengertian termasuk hal-hal penting seperti kerja sama ekonomi, keamanan regional dan bilateral serta upaya bersama dalam memerangi pandemi Covid-19. Karena itu, para pemimpin kedua negara telah sepakat untuk melakukan pertemuan tatap muka," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia seperti yang dilansir Malay Mail.
“Indonesia selalu menjadi tujuan pertama kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia setelah menjabat, yang juga merupakan norma yang diterapkan oleh Presiden Indonesia,” katanya.
Mengenai pentingnya kunjungan resmi Muhyiddin untuk Malaysia dan Indonesia, Wisma Putra mengatakan para pemimpin pemerintah kedua negara diharapkan membahas upaya untuk mengatasi tantangan umum pandemi Covid-19 dan beberapa hal penting.
Ini termasuk upaya bersama kedua negara sebagai pengekspor minyak sawit terbesar di dunia untuk memerangi diskriminasi internasional terhadap minyak sawit yang diproduksi oleh Indonesia dan Malaysia, dengan keberlanjutan sektor minyak sawit yang penting bagi kedua perekonomian dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lebih dari 600.000 orang petani kelapa sawit di Malaysia.
Isu lain yang juga akan dibahas adalah penguatan kerja sama di bidang perlindungan lingkungan khususnya dalam menangani masalah kabut asap lintas batas, dan untuk meningkatkan upaya bersama dalam perdagangan dan investasi termasuk potensi bisnis Malaysia untuk terlibat dalam rencana Indonesia untuk merelokasi modalnya dari Jakarta hingga Kalimantan Timur.
Dengan potensi keterlibatan Malaysia tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi regional terutama pasca pandemi Covid-19.
Kedua negara juga diharapkan untuk "mengintensifkan negosiasi" tentang travel bubble atau skema Reciprocal Green Lane (RGL) untuk perjalanan dinas dan bisnis antara kedua negara.
“Penting untuk disoroti bahwa negosiasi ini akan membahas SOP yang bisa disepakati kedua negara. Skema RGL tidak akan segera diimplementasikan.