Anggap Angin Lalu Saat Dituding 'Antek Yahudi', Polemik Keputusan Gus Dur Jalin Hubungan dengan Israel Ternyata Simpan Tujuan Khusus Dibaliknya, Tel Aviv hingga Dibuat Keheranan

Indonesia, menurut Alwi, meminta syarat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina.

"Dengan syarat kita dilibatkan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Maksudnya, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, ikut didengar," ujar Alwi Shihab di Wisma Negara (25/10/1999).

Baca Juga: Kesal Diledek 'Miss Tabayyun', Kartika Putri Tetap Laporkan Dokter Richard Lee Meski Sudah Berulang Kali Minta Maaf, Istri Habib Usman: Merugikan!

Sebelum pernyataan Alwi, Gus Dur melakukan pertemuan dengan 16 Duta Besar negara-negara Arab, termasuk Dubes Palestina saat itu, Ribhi Y Awad.

Menurut Awad, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya.

Adapun definisi kemerdekaan yang dimaksud adalah berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerussalem.

Baca Juga: Tergolek Lemas Tak Berdaya, Nia Ramadhani Dikabarkan Derita Penyakit Serius Hingga Dilarikan ke AS, Begini Kata Sang Asisten, There: Buat Naikin Tangan Sakit..

Selain itu, lanjut Awad, Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum dikembalikannya seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dan dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.

"Kami dari negara-negara Arab sangat gembira dan berterima kasih atas penegasan Pemerintah RI ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya," kata Awad.

Sedangkan, Deputi Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Nawaf Musalahah, menyatakan bahwa Israel optimis hubungan dengan Indonesia meningkat di era pemerintahan Gus Dur.

"Saya optimis upaya Israel menjalin hubungan dengan Indonesia kali ini tidak mengalami hambatan, mengingat Presiden Abdurrahman Wahid tidak asing lagi bagi Israel. Ia kini tercatat sebagai anggota Institut Perdamaian Shimon Peres," kata Musalahah, dilansir Harian Kompas yang terbit 1 November 1999 dari harian Al Hayat.

Polemik terus berkembang kemudian.