:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/03/28/9jpeg-20230328045300.jpeg)
Gridhot.ID - Vaksin Nusantara makin menimbulkan polemik di masyarakat.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, dilaporkan BPOM jika 71,4 Persen Relawan yang mendapat vaksin nusantara mengalami kejadian tak diinginkan.
Tentu saja ini membuat vaksin nusantara semakin diragukan oleh beberapa kalangan masyarakat.
Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan dan bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD KSAD Jenderal Andika Perkasa dinilai perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Dikutip Gridhot dari Warta Kota, hal itu diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Warta Kota, Kamis (15/4/2020).
"IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut," ujarnya.
"Dengan adanya sikap tegas Kasad, maka nasib Vaksin Nusantara akan makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya," imbuh Neta.
Sikap tegas KSAD ini kata Neta, diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
"Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan mantan Menteri Kesehatan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya," kata Neta.
Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, tambah Neta DPR juga perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.
