"IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut," ujarnya.
"Dengan adanya sikap tegas Kasad, maka nasib Vaksin Nusantara akan makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya," imbuh Neta.
Sikap tegas KSAD ini kata Neta, diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
"Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan mantan Menteri Kesehatan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya," kata Neta.
Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, tambah Neta DPR juga perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.
"DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD," ujar Neta.
Sikap terbuka kata Neta perlu juga disampaikan KSAD mengingat RSPAD Gatot Subroto, dibawah kendali KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
"Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin," kata Neta.
Source | : | Kompas.com,Surya.co.id |
Penulis | : | Nicolaus |
Editor | : | Nicolaus |
Komentar