Sikap tegas KSAD ini kata Neta, diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
"Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan mantan Menteri Kesehatan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya," kata Neta.
Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, tambah Neta DPR juga perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.
"DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD," ujar Neta.
Sikap terbuka kata Neta perlu juga disampaikan KSAD mengingat RSPAD Gatot Subroto, dibawah kendali KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
"Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin," kata Neta.
Yakni;
1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:
a. Penelitian Fase kedua tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
b. Mempedomani juk Bapak KSAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada tim peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi, penelitian demi validitas penelitian.