Ungkap Fenomena Pegawai Tak Lolos TWK Tak Hanya Terjadi di KPK, Moeldoko Heran Kenapa yang di BPIP Tidak Ikut Diributkan: Bangsa Ini Sungguh Kadang Kehilangan Akal Sehat...

Gridhot.ID - Sedang heboh terkait kasus puluhan pegawai KPK yang tak lolos TWK hingga disoroti satu negara.

DIkutip Gridhot dari Kompas.com, sebelumnya disebutkan ada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK tersebut.

Namun kini yang terbaru total ada 51 pegawai yang resmi diberhentikan.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) harus dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan kepada setiap pegawai pemerintah.

Dikutip Gridhot dari Warta Kota, menurut Moeldoko, TWK sebagai proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terjadi di KPK, melainkan di semua lembaga.

Baca Juga: Santer Disebut Sebagai Istri Ketiga, Jennifer Dunn Memang Pernah Bertemu Ustaz Jefri Saat Berada di Tahanan, Kuasa Hukum: Hubungan Itu...

"Karena selama ini sudah berjalan dan tidak hanya ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga.

"Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Bahkan, kata Moeldoko, TWK tidak hanya diberlakukan di lembaga pemerintah, melainkan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, kata dia, persoalan adanya yang tidak lulus TWK, bukan hanya terjadi di KPK saja.

Menurut dia, pada lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga pernah muncul kejadian serupa.

Baca Juga: Fadel Islami Disebut Hanya Incar Harta Muzdalifah Saja, Paranormal Ini Akhirnya Blak-blakkan Terawang Kondisi Rumah Tangga Mantan Istri Nassar: Banyak Belokannya

"Bahkan di BPIP, juga ada begitu TWK, mereka tidak lolos."

"Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan, itu" tuturnya.

Terkait polemik tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam asesmen TWK, Moeldoko mengatakan perlu dipikirkan sejumlah skenario lanjutan.

Misalnya, melalui pendidikan kedinasan bagi mereka yang tidak lolos seperti yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan, terhadap mereka mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, yaitu melalui pendidikan kedinasan, seperti yang diinginkan Bapak Presiden."

Baca Juga: Dituding Pelit Karena Tak Mau Kasih Uang ke Pengemis, Ayu Ting Ting: Emang Orang Harus Tau Kalau Kita Berbagi?

"Karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," ucap Moeldoko

Moeldoko mengatakan persoalan wawasan kebangsaan menjadi penting, karena ancamannya yang semakin keras.

Oleh karena itu, perlu penguatan terhadap wawasan kebangsaan.

"Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan."

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik, untuk kepentingan masa depan Indonesia."

Baca Juga: Kabar Gembira untuk Para Lansia, Vaksinasi Usia 50 Tahun ke Atas Telah Digelar, Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya

"Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat, gitu," cetusnya.

Moeldoko mengajak semua pihak bersikap bijak terhadap persoalan KPK.

Ia meminta semunya menghentikan praduga yang tidak konstruktif kepada KPK.

"Kita tahu bahwa ini sudah final. KPK harus terus diperkuat, oleh siapa?"

"Oleh kita semua, oleh kita semua."

"Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. itu penting," paparnya.

(*)