Ia menyebut upaya merangkul dan mengajak warga yang sempat bergabung dengan KKB Papua kembali ke pangkuan NKRI menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak saja aparat TNI dan Polri, tetapi juga pemerintah daerah.
Menurut Kapolres Mimika, dalam satu tahun terakhir pergerakan KKB Papua di wilayah Mimika, terutama di Distrik Tembagapura dan sekitarnya sudah semakin berkurang.
Sejumlah faksi KKB Papua yang sebelumnya bergabung dan mendatangi wilayah Distrik Tembagapura pada Februari 2020, dipimpin oleh Lekagak Telenggen sudah kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
Kelompok-kelompok itu disebut berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga.
"Tahun lalu sekitar bulan Februari itu ada banyak kelompok KKB Papua yang datang ingin mengganggu Tembagapura, namun aparat berhasil melakukan pencegahan, sehingga mereka kembali ke daerahnya masing-masing.
Sudah hampir satu tahun ini tidak ada lagi gangguan keamanan di Mimika, terutama di wilayah Tembagapura," kata AKBP Era Adhinata.
Meski begitu, katanya, upaya deteksi dini terhadap pergerakan KKB yang ingin mengganggu keamanan di wilayah Mimika, khususnya Tembagapura yang merupakan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia harus terus dilakukan.
Kapolres Mimika meminta dukungan dari berbagai komponen masyarakat setempat untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya pergerakan KKB Papua yang ingin mengganggu situasi keamanan di wilayah Mimika.
Komandan Brigade Infanteri 20 Ima Jaya Keramo/3 Kostrad Letkol Inf Arynovian Sampurno mengakui bahwa situasi keamanan di wilayah Mimika akhir-akhir ini semakin kondusif, sehingga warga setempat bisa beraktivitas dengan lancar tanpa rasa takut dan khawatir dengan adanya ancaman oleh KKB.
"Kita harapkan wilayah Mimika selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Kalau situasi daerah aman maka tentu masyarakat bisa membangun, semakin lebih maju dan sejahtera," kata Letkol Arynovian.