PPKM Darurat Ada Rencana Diperpanjang Hingga 6 Minggu, Serikat Buruh Bongkar Sudah Banyak Perusahaan yang Ajak Berunding Program Pengurangan Karyawan

Angriawan Cahyo Pawenang - Rabu, 14 Juli 2021 | 19:13

(Ilustrasi) Sejumlah buruh mengenakan masker saat pulang kerja di salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020)

Gridhot.ID - Pemerintah kini memang sedang menerapkan PPKM Darurat yang berisi aturan tegas untuk mengurangi mobilitas warga di lapangan selama krisis covid-19.

Dikutip Gridhot dari Tribunnews, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah menyiapkan skenario jika nantinya PPKM Darurat diperpanjang hingga 6 minggu ke depan.

Serikat buruh langsung menanggapi wacana yang dikeluarkan tersebut.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang selama 4-6 minggu.

“Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh," kata Said Iqbal dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).

"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” sambung dia, Said mengungkapkan, saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan.

ia juga mengatakan upah pekerja tersebut terancam dipotong.

KSPI meminta agar pemerintah bersikap tegas kepada pengusaha yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh.

Di sisi lain, KSPI menilai rencana adanya vaksin berbayar akan memunculkan peluang komersialisasi, dan dikhawatirkan akan membebani biaya hidup buruh.

Halaman Selanjutnya

“KSPI tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar karena dipastikan akan terjadi komersialisasi.

1 2

Tag