:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/03/28/9jpeg-20230328045300.jpeg)
Gridhot.ID - Keluarga Besar TNI sebentar lagi akan disibukkan dengan pemilihan Panglima baru.
Pasalnya, dilansir dari Wartakotalive.com, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kini memasuki masa pensiunnya.
Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021.
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI.
Sosok yang namanya santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa namun siapa nantinya yang akan dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
Keduanya saat ini memiliki peluang untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.
Namun, ada hal lain yang juga dianggap menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Jika merujuk UU TNI, pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra.
Jika mengacu pada hal demikian, maka peluang terbesar berada pada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) dan juga dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengungkapkan, apabila melihat rekam jejak dan profil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono maka bisa dikategorikan memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI.
Ubedilah Badrun menyebut, Laksamana Yudo Margono meniti karier dengan pendidikan militer terbaik.
"Semuanya beliau ikuti dan segudang pengalaman karier yang strategis," ujar Ubedilah Badrun di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Sejumlah karier militer yang pernah dirintisnya yakni menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Selain itu Laksamana Yudo Margono juga sebagai sosok yang memberi perhatian serius pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI AL.
Oleh karena itu Ubedilah meminta Presiden Jokowi untuk tidak ragu mengajukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI untuk meminta persetujuan DPR.
"Pergantian panglima TNI itu hal biasa dan sudah rutin terjadi karena TNI memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja," ungkapnya
Tetapi, sambung Ubedilah, karena posisi Panglima TNI sangat strategis, seringkali muncul beragam tafsir politik dan kepentingan.
Menurut Ubedilah Badrun, para pelobi itu mencoba untuk merubah mekanisme sirkulasi panglima yang sudah mapan itu melalui lobi-lobi politik yang kadang dalam perspektif kenegaraan itu merusak marwah institusi TNI.
"Mekanisme sirkulasi elit TNI yang saya maksud adalah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan," jelasnya.
Karena itu, lanjut Ubedilah, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Adapun, pengangkatan tersebut bersifat kultural, bukan struktural.
Oleh karena itu, jika merujuk ketentuan itu maka pergantian panglima TNI November mendatang memang giliran Kepala Staf Angkatan Laut.
"Saya termasuk meyakini bahwa siapapun Kepala Staf di TNI mereka adalah kader terbaik di matra nya. Karena TNI adalah salah satu institusi yang kaderisasinya jelas dan terbaik di Indonesia. Jadi tidak perlu melakukan loby loby politik atau langkah-langkah yang menunjukan semacam political imaging (pencitraan politik) untuk berebut menjadi panglima," paparnya.
Ubedilah menegaskan, dalam penentuan Panglima TNI maka Presiden mesti menggunakan logika undang-undang dengan memperhatikan profesionalitas, integritas, loyalitas dan track record calon panglima.
Baca Juga: Nggak Main-main, Inilah Taksiran Kerugian Ayu Ting Jika Benar-benar Diblakclist dari TV
Oleh karena itu Presiden tidak perlu bingung dan para Kepala Staf beserta keluarganya juga tidak perlu melakukan loby-loby politik.
"Tentang perlunya persetujuan DPR juga tidak perlu dikhawatirkan karena DPR kan memang saat ini hanya sebagai stempel pemerintah karena lebih dari 80% anggota DPR adalah pemerintah," jelasnya
Dilansir dari Tribunnews.com, berdasarkan catatan yang dihimpun, Kasal Laksamana Yudo Margono layak disebut sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL.
Alasannya, Yudo dinilai mampu menggejot Infrastruktur Demi Cetak Prajurit Profesional. Ia berpikir bagaimana menciptakan prajurit-prajurit TNI AL yang tangguh, handal dan profesional.
Maka tak mengheran jika program prioritasnya urut pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Tindak lanjut pemikiran Yudo dengan menerapkan kebijakan pembentukan Satuan Pendidikan dan Latihan (Satdik) di tiga tempat yang berbeda.
Tiga lokasi Satdik kesemuanya berada di luar Jawa, yakni wilayah Barat di Tanjung Uban, wilayah Tengah di Makasar dan wilayah Timur di Sorong.
Bahkan KSAL Laksamana Yudo Margono sekaligus mengawali rekrutmen khusus untuk Papua baik Bintara maupun Tamtama, dengan tujuan pemerataan keahlian prajurit TNI AL supaya merata di seluruh Indonesia.
Wujud Aplikasi pemikiran Yudo yakni mulai menggenjot pembangunan infrastruktur diberbagai bidang, terutama bidang yang berkaitan mencetak prajurit yang berkualitas.
Karena SDM TNI AL yang unggul akan berkontribusi pada kecepatan kemajuan bangsa Indonesia, hal ini selaras dengan program Pemerintah dalam mencetak manusia-manusia Indonesia yang unggul dari Sabang Sampai Merauke.(*)
Baca Juga: Jadi Poin Plus Calon Mantu Idaman Orang Tuanya, Rizky Billar Ungkap Alasannya Kepincut Lesti Kejora
