Bikin Murka Panglima KKB Papua, Benny Wenda Kini Pamer Mejeng Bareng IPWP Grup Elit Bekingan OPM di Luar Negeri, Intip Nama Sosok-sosok Internasional yang Terlibat

Lantas, seperti apa profil IPWP?

Melansir dari Wikipedia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah grup politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua Barat.

IPWP diluncurkan di Houses of Parliament, London, pada tanggal 15 Oktober 2008. Para pembicara utama di acara peluncurannya adalah Melinda Janki (International Human Rights Lawyer), Hon. Andrew Smith MP (Britania Raya), Lord Harries (Britania Raya), Hon. Lembit Öpik MP (Britania Raya), Lord Avebury (Britania Raya), Benny Wenda (Papua Barat), Hon. Powes Parkop MP (Papua Nugini), Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (Vanuatu) dan Carmel Budiarjo (TAPOL).

TPNPB

KKB Papua

Ada pula peluncuran IPWP di Port Moresby, Papua Nugini, yang dibawakan oleh Powes Parkop pada September 2009, kemudian di Parlemen Eropa, Brussels, yang dibawakan Caroline Lucas MEP pada Januari 2010.

IPWP didirikan oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat di pengasingan Benny Wenda[2] dan dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries.

Smith juga merupakan Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua.

Baca Juga: Innalillahi ! Fokus Ambil Bola di Selokan, Hal Tak Terduga Terjadi Pada Kaki Bocah Ini, Warganet: Bahaya Banget Itu, Harusnya Dibawa ke Dokter

Tujuan utama IPWP adalah menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.

IPWP mencontoh grup serupa yang pernah membantu gerakan kemerdekaan Timor Timur.

Pada tahun 2009, IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya.

Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi memutus hubungan dengan pertemuan IPWP di Canberra dan menyatakan "dukungan penuh terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia".