Sosok Pendulang Emas di Korawai Bikin KKB Papua Beri Peringatan Keras untuk Jokowi, OPM: Dia Berpangkat Balok 2!

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID -Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua semakin berani, mereka memberikan pengakuan hingga ancaman.

Terbaru, mereka mengaku telah membunuh seorang anggota intelijen Indonesia yang tengah menyamar.

Bahkan KKB Papua juga melayangkan ancaman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir dari Surya.co.id pada 8 Juli 2022, pengakuan KKB Papua ini disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Berikut selengkapnya pengakuan mereka

1. Ngaku bunuh intelijen Indonesia

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengaku telah membunuh seorang intelijen Indonesia yang tengah menyamar.

Yang berhasil membunuhnya adalah pasukan TPNPB KODAP XVI Yahukimo di Korowai Papua.

"Sorang anggota Intelijen Indonesia yang menyamar sebagai Pendulang Emas telah dibunuh pasukan TPNPB KODAP XVI Yahukimo di Korowai Papua," demikian pernyataan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM pada Selasa 5 Juli 2022.

Baca Juga: Raffi Ahmad Grogi Ketemu Mantan Pacarnya Lagi, Suami Nagita Slavina Bingung Mau Panggil Apa ke Bekas Kekasihnya, Yuni Shara: Gigi Manggil Aku Tante

Dijelaskan bahwa manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM menerima laporan awal dari Yahukimo bahwa pasukan TPNPB-OPM telah berhasil membunuh seorang anggota Intelijen Indonesia berpangkat balok 2

"Anggota Intelijen Indonesia yang menyamar sebagai Pendulang Emas di Korowai, dan dalam laporannya pasukan TPNPB-OPM mengatakan bahwa anggota Intelejen Indonesia itu dia berpangkat Balok 2," kata TPNPB-OPM.

2. Peringatan keras untuk Jokowi

Dengan melihat kondisi ini, pimpinan KOMNAS TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa Jakarta paksa bentuk Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua sehingga TPNPB bersama rakyat bangsa Papua akan bergerak untuk membunuh siapa saja orang imigran yang masuk di seluruh teritori Tanah Papua.

Pimpinan TPNPB-OPM juga memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI untuk segera mencabut Undang-Undang DOB.

"Sekali lagi kami keluarkan peringatan keras kepada Presiden Jokowi dengan Kabinetnya dan juga kami warning kepada DPR RI untuk segera cabut UU DOB Papua.

Jika tidak mengindahkan Peringatan Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM maka TPNPB akan bergerak untuk membunuh siapa saja orang imigran yang masuk di Tanah Papua," tegas TPNPB-OPM.

"Mengapa? Karena DOB di Papua bukan aspirasi murni Rakyat Bangsa Papua, melainkan itu sekenario politik kotor pemerintah Indonesia di Jakarta. Rencana jahat Jakarta melalui DOB di Tanah Papua kami Bangsa Papua sudah ketahuinnya, oleh karena itu kami akan bertindak," tambah TPNPB-OPM.

3. Ancam imigran

Baca Juga: Emmeril Khan Mumtadz Tak Lagi Tercatat di Kartu Keluarga, Istri Ridwan Kamil Nangis Baca KK, Atalia Praratya: Bapak Kenapa Dihilangin?

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mengeluarkan peringatan keras kepada orang imigran Indonesia untuk tidak boleh lagi datang ke Papua.

Bagi orang imigran Indonesia yang ada di Papua untuk segera tinggalkan Papua Barat.

"Karena selama pendudukan Indonesia di atas tanah leluhur bangsa Papua, orang imigran kami tidak pernah marah dan kami orang asli Papua itu sangat baik hati kepada orang imigran Indonesia yang datang ke Papua, tetapi sekarang kami murkah karena Jakarta arogan dan tidak hargai aspirasi rakyat bangsa Papua," kata TPNPB-OPM.

"Sekali lagi kami sampaiakn kepada orang Imigran Indonesia untuk segera tinggalkan Tanah leluhur Bangsa Papua, dan ingat TNI/Polri tidak akan menjamin nyawa anda. Peringatan TPNPB ini tidak main-main, dan ini serious. Silakan Pilih…..mau mati di Papua atau Kembali ke negerimu?" ancam TPNPB-OPM.

Pentolan KKB Papua Benny Wenda Himpun Kekuatan

Sementara itu, pentolan KKB Papua, Benny Wenda, saat ini tengah menghimpun kekuatan di luar negeri.

Petinggi OPM tersebut baru saja menggelar pertemuan dengan senator parlemen di Spanyol.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota parlemen IPWP Inggris.

Dalam unggahan diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022.

Baca Juga: Kecewa Belum Diizinkan Ambil Cuti hingga Nekat Tusuk Kepala Rumah Sakit TK IV LB Moerdani Merauke, Terungkap Kondisi Sertu MA yang Makin Mengenaskan, Pelaku Penusukan Mayor Beni Arjihans Terancam Terima Hukuman Begini Meski Baru Jalani Operasi

Dalam keterangannya, Free West Papua Campaign, juga menyertakan sebuah video terkiat dengan rapat tersebut.

Berikut unggahan Free West Papua Campaign, dilansir dari Tribun Palu dalam artikel 'Pentolan KKB Papua Mendadak Temui Senator Spanyol, Apa Rencananya?'.

Ini adalah pertemuan pertama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dengan International Lawyers for West Papua (ILWP) dan The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP sejak coviid-19 menyebar lebih dari dua tahun.

Sebelumnya, sesumbar pentolan KKB Papua, Benny Wenda, semakin mengada-ada.

Petinggi OPM itu mengaku telah memerdekakan Papua Barat.

Tak hanya itu, Benny Wenda juga mengaku telah memperkuat intelejennya.

Dikutip dari TribunnewsKaltim pada 8 Juli 2022, ini diungkapkan Benny dalam momen perayaan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM pada Jumat 1 Juli 2022.

Pentolan KKB Papua itu menyebut pertama, membentuk Departemen Intelijen untuk memperkuat perjuangan.

Kedua, menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Baca Juga: Dinda Hauw Blak-blakan Setelah Berhijab Malah Banjir Rezeki, Istri Rey Mbayang Ungkap Keinginan Terpendamnya Ini

Benny Wenda mengawali pernyataannya : "Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 Proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka ( OPM ) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971."

Ia menjelaskan bahwa deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia.

"Kami, orang-orang Papua Barat, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau 'Tindakan Tanpa Pilihan' 1969," demikian pesan Benny Wenda untuk pemerintah Indonesia.

Sejak saat itu, tegas Benny Wenda, kami telah berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. "Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api pembebasan tetap hidup," tandas Benny Wenda.

"Mereka adalah penjaga rumah kami, membela tanah kami dan memperjuangkan kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Jakarta," tambahnya.

Menurutnya, hari ini adalah kesempatan bagi semua orang Papua Barat untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami.

"Apakah Anda diasingkan di luar negeri, di kamp pengungsi, anggota Tentara Papua Barat, atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk membebaskan Papua Barat dari penindasan Indonesia," tegasnya.

Ia menyatakan, OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara.

"Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita."

Baca Juga: Cobaan Datang Bertubi-tubi, Belum Selesai Urus Penyakit Serius Dirinya dan Sarwendah, Ruben Onsu Kembali Dibuat Panik Saat Putrinya Tiba-tiba Mimisan, Dokter: Akan Bikin Rentan

Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, lanjut Benny Wenda, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.

"Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara kita," ujarnya.

Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen pemerintah baru, Departemen Intelijen.

"Seperti departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di lapangan di Papua Barat yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia," katanya.

Kedua, kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021.

Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.

"Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971, misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di WP, yang ilegal menurut hukum internasional," kata Benny Wenda.

(*)