Susah Diawasi, Dana Desa dari Negara Rawan Diselewengkan untuk Hidupi KKB Papua, Kapolda Sebut Sistem Keuangan Ini Jadi Masalah

Gridhot.ID - Perjuangan pemerintah untuk menekan KKB Papua memang masih panjang.

Dikutip Gridhot dari Tribunnews sebelumnya, KKB Papua yang sudah berusaha diisolasi aparat saja masih bisa mendapatkan bantuan dana.

Diketahui pada Juli 2022 lalu, seorang ASN ketahuan membawa uang Rp450 juta untuk membeli amunisi dan dipasok ke KKB Papua setempat.

Diduga dana tersebut datang dari berbagai pejabat setempat.

Akibat kasus ini, Kapolda Papua pun berusaha mencari solusi terbaik agar KKB Papua tak terus tumbuh subur.

Dikutip Gridhot dari Kompas TV, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Mathius D Fakiri, telah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar mengontrol ketat penggunaan dana desa.

Hal itu dilakukan setelah muncul dugaan adanya aliran dana desa yang digunakan untuk membeli 615 amunisi yang dilakukan oleh oknum ASN Kabupaten Nduga berinisial AN.

Dugaan ini muncul setelah polisi menangkap Kepala Kampung Wusi Terius Labi yang menjadi salah satu donatur untuk AN.

"Saya sudah mengirim surat ke kementerian dan saya sudah menyampaikan ke Bapak Mendagri untuk kita bisa mengontrol secara ketat penggunaan dana desa," ujarnya di Jayapura, Senin (15/8/2022), dikutip Kompas.com.

Menurutnya, pola transfer dana desa saat ini memungkinkan adanya penyelewengan tanpa adanya pengawasan yang baik.

Dana yang langsung masuk ke kas kampung atau desa, khususnya di wilayah pegunungan, kata dia, sulit untuk diawasi karena faktor geografis.

"Saya meminta dana desa jangan langsung masuk ke rekening desa, kalau bisa masuk kas daerah supaya bisa termonitor uang ini untuk apa," kata dia.