KKB Papua Ada Dalangnya? Lukas Enembe yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK Diduga Kasih Biaya, Sosok Ini Minta PPATK Periksa Izin Usaha Tambang Sang Gubernur Kontroversial

Gridhot.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe kini dicurigai memiliki keterkaitan dengan KKB Papua.

Kecurigaan dengan KKB Papua ini muncul usai Lukas Enembe terjerat kasus korupsi.

PPTAK kini didesak untuk segera mengecek aliran dana Lukas Enembe apakah terkait dengan KKB Papua atau tidak.

Dikutip Gridhot dari Kompas TV, Lukas Enembe hingga kini menjadi sorotan atas kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Tak hanya itu, Lukas juga disebut-sebut melakukan perjudian di luar negeri hingga mengalirkan dana sebesar Rp560 miliar.

Lukas disebutkan hobi bermain judi di Singapura dan Malaysia.

Akibat hal-hal ini, Lukas semakin dicurigai terhadap beberapa hal lainnya.

Dikutip Gridhot dari WartaKota, Koalisi Pemuda Jayapura meminta PPATK telusuri dana Otsus Papua yang dikelola di era Gubernur Papua Lukas Enembe. Diduga aliran dana korupsi Otsus masuk ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pernyataan dugaan aliran dana Otsus yang masuk ke KKB diutarakan pihak Koalisi Pemuda Jayapura Paul Ohee.

Pemuda Papua meminta kuasa hukum Lukas Enembe bisa membuktikan adanya Izin Usaha Pertambangan dan sejumlah dokumen legalitas lainnya atas usaha pertambangan emas yang dimiliki Lukas Enembe.

"Meminta kepada kuasa hukum, Lukas Enembe untuk membuktikan izin pertambangan IUP dan Izin Pertambangan Rakyat pada wilayah pertambangan yang telah disampaikan ke media," jelasnya dikutip dari Kompas Tv, Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Ibadah-ibadah Ini Dipercaya Bisa Membuat Khodam Berbicara dengan Manusia, Simak Daftarnya yang Bisa Dilakukan di Rumah

Paul Ohee juga meminta PPATK melaporkan hasil audit dana Otsus di seluruh Kabupaten Kota Papua.

Sebab kata Paul Ohee, diduga aliran dana korupsi dana Otsus masuk ke kelompok-kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang kerap membuat gangguan di bumi cendrawasih tersebut.

"Kami meminta PPATK laporkan hasil audit dana Otsus di seluruh kabupaten kota Papua, diduga adanya aliran dana korupsi kepada kelompok-kelompok yang mengganggu Kamtibmas di Papua," bebernya.

(*)