Pemimpin KKB Papua Wara-wiri Cari Dukungan, Benny Wenda Sesumbar Sudah Ada 140 Organisasi Kelas Dunia yang Bakal Bantu Papua Barat Merdeka

Gridhot.ID - KKB Papua masih terus melakukan pergerakan yang bisa membahayakan warga sekitar.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, pada bulan Oktober 2022 lalu saja KKB Papua melakukan penyerangan kepada para pekerja Trans Papua.

Kala itu para anggota KKB Papua menghadang truk yang mengangkut para pekerja dan melakukan tindakan kriminal.

Beberapa waktu kemudian juga dilaporkan KKB Papua melakukan penyerangan ke aparat yang sedang berpatroli di Puncak Papua Tengah.

Di tengah kebrutalan para anggota KKB Papua, pemimpin OPM masih sibuk wara-wiri di luar negeri mencari dukungan.

Dikutip Gridhot dari Pos Kupang, Presiden Sementara Pemerintahan Papua Barat ( ULMWP ) Benny Wenda mengungkapkan bahwa sebanyak 140 organisasi dunia menyatakan mendukung Papua Barat merdeka.

Bos Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ini menyebut dukungan yang diberikan untuk penentuan nasib sendiri dan langkah menciptakan Negara Hijau Papua Barat.

Selain organisasi dunia, lanjut Benny Wenda, dukungan juga datang dari individu, di antaranya Noam Chomsky, Peter Tatchell, Benjamin Zephaniah, Jeremy Corbyn, dan George Monbiot.

Berikut ini isi surat dukungan yang ditandatangani organisasi dunia dan individu :

Di bawah ini adalah surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 140 organisasi dan individu untuk mendukung Visi Negara Hijau ULMWP, yang diluncurkan tahun lalu di COP26.

Kami, anggota parlemen, organisasi lingkungan, akademisi, dan lainnya mengakui pentingnya melindungi salah satu hutan hujan terbesar dan paling beragam di dunia: Papua Barat .

Baca Juga: Diduga Punya Pacar Pria, Inilah Sosok Irwan Aher si Mantan Suami Elly Sugigi, Terungkap Mata Pencahariannya

Untuk mengatasi darurat iklim, kita harus mendukung solusi yang datang dari masyarakat adat di Papua Barat .

Saat ini, pertambangan emas dan tembaga, ekstraksi minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit dan proyek pembangunan jalan raya, yang dipromosikan dan diizinkan di bawah pemerintahan kolonial Indonesia, menghancurkan lingkungan alam Papua Barat dan berkontribusi terhadap keruntuhan iklim global.

Orang Papua Barat membayangkan Negara Hijau baru berdasarkan perlindungan lingkungan dan sosial, pengelolaan lingkungan adat dan penghormatan terhadap alam.

Tatanan sosial baru ini akan memulihkan dan melindungi lingkungan, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam dan di antara manusia dan lingkungan.

Orang Papua Barat bermaksud untuk mengelola hutan hujan New Guinea dan keanekaragaman hayatinya secara berkelanjutan untuk kebaikan komunitas global.

Kami memberikan dukungan sepenuh hati kami untuk hak penentuan nasib sendiri orang Papua Barat dan langkah mereka untuk menciptakan Negara Hijau pertama di bumi.

Presiden Sementara Pemerintahan Papua Barat ( ULMWP ) Benny Wenda mengungkapkan bahwa sebanyak 140 organisasi dunia menyatakan mendukung Papua Barat merdeka.

Bos Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ini menyebut dukungan yang diberikan untuk penentuan nasib sendiri dan langkah menciptakan Negara Hijau Papua Barat.

Selain organisasi dunia, lanjut Benny Wenda, dukungan juga datang dari individu, di antaranya Noam Chomsky, Peter Tatchell, Benjamin Zephaniah, Jeremy Corbyn, dan George Monbiot.

Berikut ini isi surat dukungan yang ditandatangani organisasi dunia dan individu :

Di bawah ini adalah surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 140 organisasi dan individu untuk mendukung Visi Negara Hijau ULMWP, yang diluncurkan tahun lalu di COP26.

Baca Juga: Mustajab Jika Didasari dengan Niat Ikhlas, Simak Amalan Doa untuk Mencari Orang yang Hilang Agar Segera Ditemukan, Lengkap dengan Arab, Latin dan Arti

Kami, anggota parlemen, organisasi lingkungan, akademisi, dan lainnya mengakui pentingnya melindungi salah satu hutan hujan terbesar dan paling beragam di dunia: Papua Barat .

Untuk mengatasi darurat iklim, kita harus mendukung solusi yang datang dari masyarakat adat di Papua Barat .

Saat ini, pertambangan emas dan tembaga, ekstraksi minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit dan proyek pembangunan jalan raya, yang dipromosikan dan diizinkan di bawah pemerintahan kolonial Indonesia, menghancurkan lingkungan alam Papua Barat dan berkontribusi terhadap keruntuhan iklim global.

Orang Papua Barat membayangkan Negara Hijau baru berdasarkan perlindungan lingkungan dan sosial, pengelolaan lingkungan adat dan penghormatan terhadap alam.

Tatanan sosial baru ini akan memulihkan dan melindungi lingkungan, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam dan di antara manusia dan lingkungan.

Orang Papua Barat bermaksud untuk mengelola hutan hujan New Guinea dan keanekaragaman hayatinya secara berkelanjutan untuk kebaikan komunitas global.

Kami memberikan dukungan sepenuh hati kami untuk hak penentuan nasib sendiri orang Papua Barat dan langkah mereka untuk menciptakan Negara Hijau pertama di bumi.

Pengacara :

(Internasional, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan/Iklim) yakni: Jennifer Robinson, Human rights lawyer and ILWP Co-founder; Farhana Yamin, Climate Lawyer, Visiting Professor, UAL; Harpreet Kaur Paul, Human rights lawyer and activist; Paul Powlesland, Barrister, Garden Court Chambers; Matthew Happold, Barrister and Professor of Public International Law; Elizabeth Evatt AC, Lawyer and Chief Justice (retired) dan Fadjar Schouten-Korwa, Human Rights Lawyer.

Akademisi :

Adapun akademisi yang ikut menandatangani surat dimaksud, yakni Professor Charles Foster, University of Oxford; Professor Keith Hyams, University of Warwick; Dr Siobhan McDonnell, Australian National University; Dr James Elmslie, West Papua Project, University of Wollongong; Dr Cammi Webb-Gannon, University of Wollongong; Dr Lisa Tilley, SOAS University of London; Dr Will Lock, University of Sussex; Associate Professor Katerina Teaiwa, Australian National University; dan Associate Professor Rebecca Monson, Australian National University.

(*)