Akhirnya, dialog pun sulit tercapai karena tidak adanya kepercayaan yang terbangun dengan baik.
Fahmi menuturkan, permasalahan ini kemudian dipersulit dengan masalah kekerasan di Papua, baik dari KKB maupun TNI dan Polri.
Meski TNI mulai mengubah pendekatan dari senjata menjadi dialog, ia menyebut masih sulit dilakukan karena dimotori oleh militer.
"Masalahnya bagaimana mungkin tindakan merangkul ini dilakukan oleh perangkat yang sebelumnya diberi mandat untuk memukul," ujarnya.
"Maksud saya, seharusnya TNI dan Polri diposisikan untuk antisipasi kemungkinan terburuk, sementara perangkat pemerintah yang lain harus menjalankan dengan baik kebijakan merangkul itu dalam berbagai bentuk program," jelasnya.
Oleh karena itu menurutnya perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sector.
(*)