:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/03/28/9jpeg-20230328045300.jpeg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/04/12/12jpg-20230412015650.jpg)
GridHot.ID - Kerusuhan Wamena yang terjadi pada Kamis (23/2/2023) mengakibatkan belasan korban tewas dan luka-luka.
Dalam kerusuhan tersebut, sekelompok warga bentrok dengan aparat keamanan dan membakar bangunan di sekitar lokasi kejadian.
Melansir Kompas.com, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, kerusuhan Wamena dipicu oleh informasi terkait penculikan anak yang tidak benar.
"Kericuhan di Wamena dipicu oleh hoaks atau isu yang tidak benar tentang penculikan anak di bawah umur," ungkap Fakhiri, Jumat (24/2/2023).
Di sisi lain, melansir Tribun Pekanbaru, pentolan KKB Papua yang merupakan Ketua ULMWP, Benny Wenda turut buka suara soal kerusuhan Wamena tersebut.
Benny Wenda juga menyatakan kesedihannya atas 9 jiwa warga Papua Barat yang hilang setelah kerusuhan Wamena.
Benny Wenda menuding 9 warga Papua Barat itu dibunuh oleh pasukan keamanan Indonesia setelah kerusuhan di Wamena, kampung halamannya.
"Selain sembilan orang tewas, tujuh belas lainnya telah ditembak. Atas nama Eksekutif ULMWP, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban, dan berdoa untuk pemulihan yang cepat dari yang terluka," ungkap Benny Wenda .
Dalam pernyataan resminya, Benny Wenda menyerukan adanya perhatian dunia internasional untuk menangani persoalan kemanusiaan yang menimpa warga asli Papua.
Berikut pernyataan lengkap dari Benny Wenda.
Ini hanya yang terbaru dari garis panjang pembantaian Indonesia di Papua Barat. Setelah Paniai Berdarah tahun 2014, Abepura Berdarah tahun 2000, dan Wamena Berdarah tahun 2003, kini kita melihat ' Wamena Berdarah' baru di tahun 2023. Kapan dunia akan mengatakan 'cukup'?
Di manakah para pemimpin Pasifik dan Melanesia? Lebih dari 500.000 dari kami telah terbunuh sejak mereka menginvasi tanah kami. Kami adalah korban genosida. Kisah kekuasaan Indonesia atas Papua Barat diceritakan dalam darah penduduk asli.
Kata-kata penghukuman saja tidak cukup. Tanpa tindakan nyata, Indonesia akan terus bertindak dengan impunitas total di West Papua. Mereka telah berulang kali menunjukkan bahwa kita tidak aman di bawah kekuasaan mereka.
Dunia harus campur tangan: kami sangat membutuhkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sebagaimana janji Indonesia untuk memfasilitasi pada tahun 2018.
Ini bukan hanya permintaan saya, tetapi permintaan lebih dari 80 negara, termasuk anggota Forum Kepulauan Pasifik, Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, Spanyol, Belanda, dan Komisi Uni Eropa.
Jika Indonesia terus menggunakan taktik penundaan, masyarakat internasional harus memaksa mereka untuk mengizinkan PBB masuk. Tidak ada alasan lagi.
Satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah ini adalah untuk Indonesia menarik pasukan mereka dan mengakhiri pendudukan brutal mereka.
Apa yang disebut 'Otonomi Khusus' hanya membawa lebih banyak pembunuhan.
Otonomi macam apa yang kita miliki jika tentara Indonesia dapat membunuh anak-anak di Paniai, hanya pengadilan Indonesia yang membebaskan mereka delapan tahun kemudian?
Satu-satunya otonomi nyata yang ada adalah otonomi tentara Indonesia untuk membunuh kami dengan darah dingin. Satu-satunya keadilan sejati akan datang melalui pembebasan.
Rincian korban tewas yang diketahui adalah sebagai berikut:
1. Ramot Siagian, 28, laki-laki, suku Batak (Luka golok di belakang kepala, luka panah di belakang).
2. Albert Sitorus, 26, laki-laki, suku Batak (Luka golok di belakang kepala, luka panah di belakang).
3. Stepanus Wenda, laki-laki (Kepala Desa) di Kelurahan Kelokbeam, Kecamatan Lani Jaya, ditembak di perut.
4. Alfredo Elopete, laki-laki, luka tembak di leher.
5. Korwa Wanimbo, laki-laki, luka tembak di punggung.
6. Tinus Yelipele, luka tembak di paha kanan.`
7. Temias Pokneagge, laki-laki.
8. Vicky Kogoya, luka tembak di ketiak.
(*)
