KKB Papua Seenak Jidat Nodong Duit dan Senjata Demi Lepaskan Kapten Philips, Susi Air: Tidak Mingkin Kita Diizinkan Negara

GridHot.ID - Pilot Susi Air, Philip Mark Marthens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sampai saat ini belum ditemukan.

Aparat gabungan telah memperluas wilayah pencarian hingga Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Philip telah disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya Papua selama satu bulan.

Mengutip tribun-papua.com, memasuki pekan ketiga penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (kkb) pimpinan Egianus Kogoya, Polri memperluas wilayah pencarian.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya kini memperluas pencarian pilot Susi Air di dua kabupaten.

"Sekarang ini, usaha kami sudah diperluas di dua kabupaten yaitu Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya," kata Faizal dikutip dari Kompas.com, Senin (6/3/2023).

"Mudah-mudahan perluasan pencarian ini bisa membuat lebih terang permasalahan ini," tambahnya.

Faizal juga menegaskan, tidak ada batas waktu untuk mencari dan menyelamatkan warga berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Adapun perluasan ke dua kabupaten tersebut karena Satgas Damai Cartenz memprediksi keberadaan Egianus dan kelompoknya di duawilayah tersebut.

Selain itu, Satgas Damai Cartenz menempuh jalan lain dengan melakukan pendekatan lunak yakni negosiasi kepada tokoh masyarakat dan adat setempat serta meminta bantuan dari unsur pemerintahan.

"Sampai sekarang berbagai upaya sudah kami lakukan berupa negosiasi bersama tokoh masyarakat, adat, dan juga dari pemerintahan," ujar Faizal.

Baca Juga: 8 Buah HT Berhasil Disita Jajaran Polres Lanny Jaya, Polisi Menduga Akan Diberikan pada KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya

Walaupun, kata Faizal, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil positif.

Dilansir dari Kompas.com, kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz mengatakan, mustahil bagi pihaknya untuk memberikan senjata kepada teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai syarat untuk melepaskan pilot Susi Air, Philips Marthens.

"Kalau minta syaratnya senjata, tidak mungkin minta senjata, paling pistol air yang Susi Air punya. Tidak punya kita senjata," ujar Donal saat ditemui di SA Residences, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).

Kemudian, Donal mengatakan, KKB tidak bisa meminta uang kepada Susi Air saat ini.

Sebab, Susi Air baru saja mengalami kerugian besar lantaran salah satu pesawatnya dibakar oleh KKB.

Menurut Donal, harga pesawat Susi Air yang KKB bakar sekitar tiga minggu lalu itu mencapai 2 juta dollar AS, atau lebih kurang Rp 30,4 miliar (kurs Rp 15.238).

"Jadi harga pesawat itu 2 juta dollar AS dan tidak ada lagi diproduksi baru sekarang karena sudah close," ucap dia.

Susi Air kini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apabila KKB benar-benar meminta syarat sebagai pengganti untuk melepas Kapten Philips Marthens.

Terlebih, kata dia, Susi Air juga tidak mungkin diizinkan untuk bernegosiasi dengan pihak penyandera.

"Tidak mungkin kita akan diizinkan oleh negara, itu yang paling penting. Kita tidak mungkin akan diizinkan oleh negara untuk bernegoisasi dengan kelompok penyandera, karena itu adalah otoritas negara," ujar Donal.

Dalam video yang disebar KKB di media sosial, mereka awalnya meminta Indonesia mengakui Papua Merdeka.

Baca Juga: Strategi Polri Cari Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua, Sebut Egianus Kogoya Sosok Militan, Mathius D Fakhiri: Kita Harus Bersabar

"Kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengakui Papua Merdeka, jadi kami tangkap pilot. Karena semua negara harus buka mata soal Papua Merdeka," kata salah satu orang dari KKB tersebut dalam video yang diterima Kompas.com.

Namun demikian, kabar terbaru yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, Egianus Kogoya menyampaikan permintaan sebagai syarat agar pilot Philips bisa bebas.

“Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, Kamis (23/2/2023).

Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi. Tuntutan tidak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi. (*)