KKB Papua Tak Kunjung Lepas Sandera, Tokoh Gereja Siap Jadi Mediator Pembebasan Philips Mark Merthens, Kapolda Papua: Kami Sepakat

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID - Penyelesaian semua permasalahan yang ada di Tanah Papua diharapkan tidak menggunakan senjata dan lebih mengedepankan dialog serta kemanusiaan.

Permintaan itu disampaikan unsur persekutuan gereja yang melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri di Jayapura, Papua, Rabu (10/5/2023) kemarin.

Pertemuan itu untuk membahas soal penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan pendeta Benny Giay berposisi moderator dalam pertemuan tersebut.

"Kami sudah sepakat untuk meminta kepada pemerintah untuk mengedepankan dialog perdamaian, pendekatan kemanusiaan."

"Itu tidak lepas yang Panglima TNI (Jenderal Andika Perkasa) katakan pada 19 Desember lalu, beliau akan kedepankan pendekatan kemanusiaan," ujarnya, Rabu (10/5/2023).

Mengenai penyanderaan pilot Susi Air, Benny mengungkapkan, sudah ada kesepakatan tentang keterlibatan pihak gereja untuk menjadi mediator bagi semua pihak dari hasil pertemuan itu.

"Kami akan bentuk tim untuk coba mulai komunikasi dengan semua pihak," cetusnya.

Masyarakat Disebut Jadi Korban

Baca Juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Mendadak Pingsan Saat Sarapan, Aktor Kawakan Ini Meninggal Dunia 2 Minggu Sebelum Pernikahan Putranya

Sementara Uskup Jayapura Monsinyur Yanuarius Theofilus Matopai You menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi seluruh permasalahan yang ada di Tanah Papua.

Dia memandang sejauh ini, antara KKB dan aparat keamanan masih terus terlibat dalam kontak senjata yang berdampak pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

"Saya secara pribadi, kalau misal (korban) dari mereka sendiri, TPNPB dengan TNI-Polri, silakan saja, tapi akibatnya selalu pada masyarakat sipil," kata dia.

"Mama-mama tidak bisa jualan, mama-mama tidak bisa kerja dengan aman, mereka tidak menyusui anak dengan baik, anak sekolah tidak bisa sekolah, pegawai tidak bisa masuk kantor, jadi tetap (masyarakat) terganggu karena ada kekerasan dari pertikaian ini," lanjutnya.

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapua, 12 Mei 2023, pihak gereja, sambung Yanuarius, bersedia menjadi mediator bagi kasus penyanderaan pilot Susi Air.

Namun mereka meminta jaminan keamanan agar bisa berkomunikasi dengan baik.

"Kalau bisa ada jeda kemanusiaan untuk beberapa saat, lalu kedua belah pihak ini mesti hentikan kekerasan. Lalu militer yang berlebihan (non-organik) supaya ditarik dulu, dengan itu ciptakan suasana yang baik agar negosiasi itu bisa jalan," katanya.

Menurut dia, ada kemungkinan pihak gereja akan lebih diterima oleh KKB untuk mencari jalan tengah persoalan itu.

"Pimpinan gereja mungkin lebih dipercaya oleh umat di sana, oleh Egainus dan juga tokoh-tokoh di sana yang bisa dipercaya, bersama pihak pemerintah supaya ada tim untuk melakukan negosiasi dengan pihak Egianus, supaya pilot bisa dibebaskan," tuturnya.

Baca Juga: 4 Weton Ini Dipercaya Punya Hati Paling Tulus, Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki dan Semua Keinginannya Bakal Tercapai

Tanggapan Kapolda

Sementara Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyambut baik respons pihak gereja yang bersedia terlibat langsung dalam upaya pembebasan pilot Susi Air.

Ia pun memastikan akan ada pertemuan lebih lanjut untuk mematangkan hal tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Tentu harapan kita semua, saya selaku Kapolda berharap dari gereja bisa memainkan peran (mediator) itu," ucapnya.

Mengenai keinginan pihak gereja agar tidak ada lagi aksi bersenjata, baik oleh KKB atau aparat keamanan dalam melakukan penindakan hukum, Fakhiri setuju dengan konsep tersebut.

Dia menginginkan agar pihak gereja bisa lebih aktif menjadi penyambung aspirasi bagi semua pihak.

"Untuk pencegahan kita harus mendengar apa yang disampaikan para hamba Tuhan, saya berharap ini bisa menjadi bagian yang baik untuk Papua hari ini dan ke depan."

"Kita bersepakat bahwa kekerasan apa pun di Tanah Papua harus ditekan, kalau bisa dihilangkan, supaya bisa tumbuh generasi muda Papua yang dia bisa melupakan sejarah kelam itu dan bisa membangun Papua," kata Fakhiri

(*)