Gridhot.ID - Viral protes yang dilayangkan para orang tua murid terkait pengadaan acara wisuda kelulusan TK SD SMP hingga SMA.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, protes ini dilayangkan karena sebagian orang tua merasa keberatan dengan adanya acara tersebut.
Gibran Rakabuming Raka mengakui tidak terlalu mempermasalahkan acara wisuda kelulusan TK-SMA yang dibuat meriah ala mahasiswa.
Namun dirinya menyatakan agar acara wisuda sekolah tersebut tidak diadakan di hotel.
"Ya sak-sak e (ya terserah,-Red). Ya kalau orang tuanya nggak protes yo rapopo tapi nggak harus di hotel," tambah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Gibran pun mengakui kalau acara kelulusan tersebut sah-sah saja dijalankan karena pada dasarnya hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.
Sementara itu, Nadiem Makarim juga kena imbas akibat protes terkait acara wisuda mewah ini.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews.com, Jumat (16/6/2023), protes soal wisuda TK hingga SMA itu muncul di berbagai media sosial di antaranya di Facebook dan Instagram.
Di Instagram, protes dan keluhan soal wisuda TK hingga SD itu juga terlihat jelas di kolom komentar postingan Instagram Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Nadiem mengunggah soal anak-anak SMK yang berhasil tampil dalam ajang fashion di luar negeri di akun pribadinya, @nadiemmakarim.
Bukannya mengomentari postingan Nadiem, mayoritas netizen justru berkomentar soal wisuda di TK, SD, SMP, dan SMA yang dianggap tidak penting dan memberatkan orang tua.
Mereka meminta agar Nadiem menghapus kegiatan wisuda di tingkat SD hingga SMA.
"Minta tolong pak saya mewakili emak emak yg setiap menjelang kelulusan mengelu biaya wisuda yg mahal, tolong hapus wisuda mulai dari PAUD,,SD,SMP,SMA... Karena biaya nya terlalu berlebihan apalagi pakek acara wisuda di hotel segala,, biarkan wisuda ada di kampus kuliah saja.," tulis @syahrul.aul.
"hapus widusa disekolah pak buat daftar sekolah aja bingung. hapus korlas2 sekolah yang sering minta sumbangan ini." tulis @allin.rubainur.
Akun lainnya meminta agar acara wisuda hanya untuk mahasiswa.
"Mas menteri mohon di tanggapi... Hapus istilah wisuda/purna wiyata untuk anak TK, SD, SMP, SMA.... Wisuda hnya lulus kuliah aja...... Mohon liat wacana yg berkembang dj masyarakat mas menteri... .bnyk yg gak setuju," tulis @dian_ratna77.
"Bapak yang terhormat@nadiemmakarimselaku Menteri Pendidikan Indonesia yang terhormat. Kami selalu wali murid sangat keberatan dgn adanya Wisuda pada kelulusan tingkat TK, SD, SMP, SMA,. Wisuda biarkan saja pada Perguruan Tinggi. Rasanya tidak etis, jika kelulusan harus merogoh kocek yg tidak sedikit. sampai diadakan di Hotel maupun indoor luar kota.. itu pun kami jg harus menyiapkan uang pendidikan sekolah ke detil berikutnya untuk dana seragam maupun dana buku.. kami sangat berharap bapak mendengar suara kami, dan ribuan komentar di postingan IG akun bapak banyak yg protes dan merasa keberatan mengenai Wisuda. Kami sangat berharap bapak turun langsung, dan menindak tegas sekolah yang mengadakan wisuda. Kami juga sangat merasa senang apabila bapak mengeluarkan S. Edaran Larangan Mengadakan Wisuda baik tingkat TK sampai SLTA." tulis @luyamaharani.
Pada postingan Nadiem dua hari sebelumnya, keluhan soal wisuda TK-SMA ini juga disampaikan serupa.
"Hapuskan wisuda dr tk smp SMA..biaya sewa gedung ny mahal,blm tour ke bali atau jogja bagi yg tidak mampu d wajibkan byr walupun tdk ikut tour.smp orang tua mnjm2 uang kesana kesini smp ada yg pinjem rentenir," tulis @handayani2382.
Selain itu masih banyak komentar lainnya yang keberatan dengan wisuda SD, SMP, dan SMA.
Meski akun Instagramnya dibanjiri komentar soal keberatan wisuda TK, SD, SMP, dan SMA, Nadiem Makarim terpantau tidak membalas komentar-komentar yang masuk.
Tanggapan Kemendikbudristek
Terkait banjir keluhan trend wisuda TK hingga SMA ini, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto, mengatakan kegiatan wisuda TK-SMA merupakan kegiatan opsional.
Pihaknya menjelaskan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kegiatan bersama antara satuan pendidikan yang melibatkan orangtua harus didiskusikan dengan komite sekolah.
"Kemendikbud Ristek mengimbau agar pihak sekolah dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan komite sekolah dan persatuan orangtua murid dan guru (POMG)," kata Anang kepada Kompas.com, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk setiap sekolah yang tentu tidak membebani pihak orang tua.
(*)