Namun sialnya pengambilalihan itu bakal rumit.
Menurut Mahathir, pemerintah belum menerima laporan resmi soal ini. Dia juga mengaku tidak tahu apakah Sultan Johor membeli lahan itu saat pemerintah masih dijabat PM Najib Razak.
“Kami (pemerintah) mendengar kabar dari media bahwa lahan itu telah diambil alih oleh Sultan Johor. Mengenai apakah ada pembayaran atas tanah itu, kami tidak tahu,” kata Mahathir dalam jumpa pers seusai pertemuan partai Koalisi Pakatan Harapan pada Jumat, 3 Mei 2019 seperti dilansir Bernama dan Channel News Asia.
Mahathir tetap menegaskan ada aturan hukum resmi jika setiap orang di Malaysia ingin memiliki sebidang tanah.
"Iya, kami akan meminta kembali lahan itu jika ada transfer dari pihak manapun itu harus lewat prosedur yang benar," kata dia.
Dan apabila tanah tersebut memang milik Sultan Johor maka pemerintahan Mahathir akan membayarnya.
"Tapi jika dia belum membayar maka kami tidak akan membeli kembali. Itu tanah pemerintah. Kami butuh lahan itu untuk membangun gedung publik yang diperlukan," katanya. (*)