Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade Prasetyo
Gridhot.ID - Kondisi politik Indonesia Pasca Pemilu 2019 semakin memanas.
Hal ini semakin terasa ketika hasil perhitungan suara dari Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum akan segera memasuki tahap pengumuman.
Pengumuman hasil Pilpres pada Pemilu 2019 akan diumumkan pada 22 Mei 2019 besok.
Suasana politik terlihat semakin memanas karena tahap perhitungan suara dari KPU masih menuai penolakan dari salah satu kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019.
Melihat hal ini terjadi, kondisi politik di Indonesia semakin terlihat sedang dalam suasana yang panas.
Hal inilah yang ditakutkan oleh pemerintah atas kemungkinan terjadinya aksi fanatisme yang berlebihan usai pengumuman Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.
Baca Juga: Berstatus Janda dan Bekerja Serabutan, Kini IY Siap Huni Jeruji Besi Tinggalkan Ketiga Anaknya
Namun, kemungkinan-kemungkinan ternyata sudah siap dihadapi oleh Polri.
Dilansir Gridhot.ID dari Kompas.com (16/5/2019), Polri menjamin situasi dan kondisi di seluruh Tanah Air aman saat hari penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
"Polisi di-back up oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI Insya Allah aman," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
Selain itu, Iqbal juga berharap agar penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Ia pun mengingatkan, penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki batasan tertentu. Misalnya, menghargai hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kita berdoa bahwa semua masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apapun isi hatinya tetap dalam koridor Undang-Undang atau hukum," ungkapnya.
Kemudian, Iqbal meminta kepada publik agar tidak percaya begitu saja informasi yang beredar di media sosial.
Baca Juga: Kubu Prabowo Minta Perhitungan Suara Dihentikan, Jokowi: Kita Diatur Peraturan KPU
Di sisi lain, kata Iqbal, Polri akan mendalami informasi yang beredar di media sosial dengan melakukan patroli siber.
"Ada berbagai info di media sosial, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate," ujarnya.
"Kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa, dan lain-lain.
Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontingensi, dan sebagainya," sambung Iqbal.
Baca Juga: Dikira Cuma Sepele, Saat di Bawa ke THT Ternyata Ada Sarang Laba-laba di Telinga Pria Ini
Selain upaya persuasif, Iqbal menegaskan bahwa pihaknya juga akan menindak oknum yang melanggar sesuai koridor hukum yang berlaku.
Untuk teknis pengamanan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo sebelumnya menuturkan, terdapat 32.000 personel TNI-Polri yang diturunkan.
"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi.
Baca Juga: Bacok Korbannya dengan Gergaji Es, Begal Bengis di Depok Gantian Dikeroyok Hingga Hampir Mati
Sebelumnya, melansir dari TribunMedan.com, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Ham Wiranto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (14/5/2019).
Ketika ditemui wartawan, Agum mengatakan bahwa pertemuan internal itu membucarakan masalah kondisi politik setelah pemilu.
"Membahas situasi, harapan-harapan, supaya setelah pemilu ini jadi berbeda dalam memilih itu menjadi sesuatu yang wajar," kata Agum.
Namun Agum tak mengatakan secara rinci hasil dari pertemuan internal tersebut.
Ia hanya sempat menyinggung tentang bagaimana kondisi politik Indonesia setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei 2019 nanti.
"Perbedaan memilih ini akan berakhir setelah pilpres selesai, kapan pilpres selesai?" katanya.
"Tanggal 22 Mei besok, ada pengumuman resmi dari KPU. Setelah 22 Mei besok diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali untuk menghormati apa pun keputusan demokrasi. Itu saja," tambah Agum.
Baca Juga: Siap Hadapi Kemungkinan Buruk Politik Indonesia Pasca 22 Mei, Jokowi Panggil Dua Mantan Petinggi TNI
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengaku sempat memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi dalam menghadapi situasi saat ini.
"Ya jelas ada (masukan), tapi sarannya semua diarahkan supaya bagaimana kita melihat ke depan, jadi tidak usah lihat ke belakang, tapi bagaimana lihat ke depan, apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ke depan," pungkasnya.(*)