Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade Prasetyo
Gridhot.ID - Menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 esok, banyak tersebar kabar tentang terpecahnya koalisi dari Prabowo - Sandi.
Koalisi Indonesia dan Makmur yang digagas oleh para pendukung pasangan calon (paslon) 02 ini mengalami keretakan.
Dari lima partai pendukung yang tergabung, sudah terlihat bahwa kubu Demokrat memutuskan mundur dari koalisi Prabowo-Sandi.
Pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat situasi politik sedang memanas menjelang pengumuman resmi KPU pada 22 Mei 2019.
Hal ini juga dikabarkan Kompas.com bahwa sejumlah elite Demokrat yang ingin mundur dari koalisi dan menyarankan agar kompak dilakukan oleh partai.
Elite tersebut yakni Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Kejar Pelaku Pencurian Motor yang Nyamar Jadi Tukang Cuci Kendaraan, Polisi Alami Patah Tulang
Ferdinand mengatakan dirinya siap mundur untuk berhenti mendukung Prabowo-Sandi di gelaran pemilihan presiden (pilpres).
Ia mengaku juga telah mengusulkan hal itu pada partai secara resmi.
Hal ini dikarenakan dirinya tak terima istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono mendapat perlakuan tak mengenakkan di media sosial.
Diketahui, Ani diserang oleh para pendukung Prabowo-Sandi dengan disebut tak benar-benar sakit.
Baca Juga: Lama Diam, BJ Habibie Beri Pesan Menyentuh Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 22 Mei
Padahal, Ani saat ini diketahui sedang dirawat secara intensif di rumah sakit di Singapura karena mengidap penyakit Kanker Darah.
"Ya itu sikap saya resmi dan saya akan minta partai besok juga untuk keluar dan mundur," ujar Ferdinand Minggu (19/5/2019).
Namun, dirinya tak mengetahui apakah usulannya itu diterima oleh partai atu tidak.
"Tapi saya serius akan melawan penghinaan besar kepada Ibu Ani secara politik, tidak bisa dibiarkan," ujar Ferdinand.
Sikap yang sama ternyata juga diambil oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitidaon yang mengaku tak nyaman berada di kubu paslon 02.
Dilansir Gridhot.ID dari Tribunwow.com (20/5/2019), Jansen juga telah berniat pamit dari kubu tersebut secara baik-baik.
"Saya pribadi akan pamit baik-baik mundur dari barisan Pak Prabowo ini," kata Jansen, Minggu (19/5/2019) malam.
Baca Juga: Kepincut Lelaki Lain Saat Main Game PUBG, Seorang Istri Nekat Ceraikan Suami
Alasannya pun sama, karena banyak warganet yang menyudutkan Ani Yudhoyono melalui media sosial.
Menurutnya serangan pada Ani sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Pernyataan jansen dipicu perdebatannya di Twitter dengan para netizen yang menyudutkan Ani Yudhoyono.
Baca Juga: Tak Terima 20 Anggotanya Ditangkap, Geng Motor Jabodetabek Tantang Balik Polisi
Memang pada saat mendukung Prabowo-Sandi, SBY tak bisa fokus membantu berkampanye karena sedang menemani Ani Yudhoyono yang dirawat di National University Hospital, Singapura.
Di Twitter, sejumlah netizen menyebut sakit yang diderita Ani Yudhoyono hanya sebuah modus atau pura-pura.
Serangan terhadap Ani tidak lepas dari serangan terhadap Demokrat akhir-akhir ini yang dinyatakan ingin bergabung dengan kubu Jokowi.
Menanggapi hal itu, Jansen menegaskan Ani betul-betul sedang sakit.
"Bukan bohongan seperti tuduhan buzzer di media sosial Twitter ya."
"Mungkin kalau hanya menyerang kami kader-kader Demokrat, masih bisalah kami menerimanya. Silakan serang kami sekeras mungkin. Tetapi ini sudah menyerang Ibu Ani, sudah tidak pantas dan beradab," kata Jansen.
Ia menilai para buzzer itu sudah sangat keterlaluan sampai menyudutkan Ani Yudhoyono.
Baca Juga: Seorang Pria Nekat Pecahkan Kaca Kereta Super Cepat Cuma Karena Merasa Mual
Menurut Jansen, hal ini sama saja tidak menghargai perjuangan Demokrat yang telah ikut memperjuangkan Prabowo-Sandiaga.
Dia menegaskan, hal ini telah melukai hati para kader.
Jansen pun tidak menampik bahwa kejadian ini bisa memengaruhi kondisi koalisi dengan Prabowo-Sandiaga.
"Situasi ini jelas menjadi bahan pertimbangan kami apakah kami masih pantas terus berada di koalisi Prabowo ini atau segera mundur saja dari koalisi ini. Tapi terkait ini biarlah nanti instituai partai yang secara resmi memutuskan ya. Ada ketua umum di situ, sekjen dan majelis tinggi partai," kata dia.(*)